JABARONLINE.COM - Pemerintah terus mematangkan rencana strategis penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah penyangga ibu kota. Langkah nyata kini terlihat di Kota Depok, Jawa Barat, yang menjadi lokasi pembangunan rumah susun (rusun) baru.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, baru-baru ini melakukan kunjungan langsung untuk meninjau secara spesifik area yang telah dialokasikan untuk proyek vital tersebut. Peninjauan ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan.
Lahan yang menjadi fokus tinjauan tersebut memiliki status kepemilikan yang cukup spesifik dan menarik perhatian publik. Area ini ternyata merupakan aset yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Kepastian status aset ini menjadi kunci utama dalam percepatan realisasi pembangunan infrastruktur perumahan rakyat di Depok. Proses administrasi dan alih fungsi lahan kini menjadi prioritas utama.
"Area tersebut direncanakan akan menjalani proses land clearing agar menjadi lahan siap bangun dalam 6 bulan ke depan," ujar Menteri Maruarar Sirait, memberikan tenggat waktu yang cukup agresif untuk persiapan lokasi.
Target enam bulan untuk proses land clearing menunjukkan adanya upaya akselerasi agar proyek rusun ini dapat segera memasuki tahap konstruksi fisik. Hal ini penting demi memenuhi kebutuhan hunian warga Depok.
Informasi ini dilansir dari Beritasatu.com, menggarisbawahi bahwa persiapan lahan merupakan langkah krusial sebelum pekerjaan konstruksi vertikal dapat dimulai secara resmi.
Kunjungan kerja Menteri PKP ini diharapkan dapat mempercepat koordinasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian PKP dan Komdigi, demi kelancaran proyek strategis nasional ini.
