JABARONLINE.COM - Pergantian kepemimpinan desa dalam skala besar kini mulai menghantui stabilitas tata kelola pemerintahan di wilayah Kabupaten Bogor. Situasi ini diperkirakan akan terjadi dalam kurun waktu dua tahun ke depan, mengancam kesinambungan program desa.
Fokus utama kekhawatiran tersebut tertuju pada potensi munculnya celah atau kelemahan dalam sistem pengawasan penyaluran Dana Desa ketika terjadi transisi kekuasaan. Momentum pergantian ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ketua Dewan Pengawas DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Indonesia, Reda Manthovani, menyoroti kerentanan yang melekat pada fase peralihan kepemimpinan di tingkat desa. Masa transisi seringkali menyebabkan penurunan fokus dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa.
Reda Manthovani memaparkan proyeksi waktu berakhirnya masa jabatan para kepala desa tersebut. "Pada akhir 2026 ada enam kepala desa yang selesai masa jabatannya," ungkapnya, memberikan gambaran konkret mengenai jadwal pergantian tersebut.
Lebih lanjut, jumlah yang lebih signifikan diperkirakan akan terjadi pada tahun berikutnya, menambah urgensi pengawasan. "Sementara pada 2027 diperkirakan lebih dari 200 kepala desa akan purna tugas," kata Reda Manthovani, menekankan skala masalah yang dihadapi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Reda Manthovani saat dirinya menghadiri agenda penting konsolidasi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bogor. Momen tersebut terjadi pada hari Jumat, 6 Maret 2026.
Kondisi ini menuntut adanya persiapan matang dari seluruh pemangku kepentingan, terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pengawas pemerintah desa. Mereka harus siap siaga mengantisipasi potensi penyimpangan anggaran.
Pemerintah daerah diharapkan segera merumuskan mekanisme pengawasan ekstra ketat selama periode pra-purna tugas dan pasca-pelantikan kepala desa yang baru. Hal ini krusial demi menjaga transparansi dan akuntabilitas Dana Desa.
"Masa transisi kepemimpinan desa kerap menjadi fase yang rentan terhadap menurunnya fokus pengelolaan pemerintahan," ujar Reda Manthovani, menggarisbawahi perlunya kewaspadaan ekstra selama periode tersebut.
