JABARONLINE.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) secara resmi menetapkan arah kebijakan strategis yang ambisius untuk tahun anggaran 2026. Dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat struktur ekonomi daerah, infrastruktur dipastikan akan tetap menjadi tumpuan utama dan prioritas tertinggi. Langkah ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan sebuah komitmen "gas penuh" untuk menjawab tantangan geografis Sukabumi yang luas serta tuntutan masyarakat akan aksesibilitas yang lebih baik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, dalam berbagai kesempatan strategis, termasuk dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, menegaskan bahwa tahun tersebut akan menjadi momentum krusial bagi transformasi fisik wilayah. Menurutnya, pondasi ekonomi yang kuat hanya dapat dibangun di atas infrastruktur yang andal. Oleh karena itu, DPU telah menyusun peta jalan yang komprehensif untuk memastikan setiap jengkal wilayah di Kabupaten Sukabumi, dari pesisir selatan hingga pegunungan di utara, dapat terhubung dengan standar kualitas yang layak.
Urgensi Infrastruktur sebagai Tulang Punggung Ekonomi
Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Pulau Jawa dan Bali. Luasnya wilayah ini membawa tantangan tersendiri dalam hal konektivitas. Banyak potensi ekonomi, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga pariwisata kelas dunia seperti Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp), yang sangat bergantung pada kemantapan jalan dan jembatan. Dede Rukaya menjelaskan bahwa tanpa dukungan infrastruktur yang mumpuni, biaya logistik akan tetap tinggi, dan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan akan terhambat.
"Tahun 2026 kami targetkan sebagai tahun akselerasi. Kita tidak hanya bicara soal pemeliharaan rutin, tetapi juga peningkatan kapasitas jalan dan pembangunan jembatan-jembatan strategis yang mampu memutus isolasi wilayah. Fokus kami adalah menciptakan sistem jaringan jalan yang terintegrasi, yang mampu mendukung pergerakan orang dan barang secara efisien," ujar Dede Rukaya. Ia menambahkan bahwa DPU akan memprioritaskan titik-titik yang memiliki dampak ekonomi pengganda (multiplier effect) paling besar bagi masyarakat lokal.
Detail Perencanaan dan Skala Prioritas 2026
Dalam menyusun rencana kerja tahun 2026, DPU Kabupaten Sukabumi menggunakan pendekatan teknokratis yang dipadukan dengan aspirasi masyarakat (bottom-up planning). Proses ini dimulai dari identifikasi kerusakan jalan kabupaten, evaluasi jembatan yang sudah berusia tua, hingga perencanaan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Dede menekankan bahwa setiap proyek yang diusulkan harus memiliki justifikasi teknis dan manfaat sosial-ekonomi yang jelas.
Secara spesifik, DPU akan memfokuskan anggaran pada beberapa aspek utama. Pertama, peningkatan kemantapan jalan kabupaten yang menjadi urat nadi penghubung antar-kecamatan. Kedua, rehabilitasi jembatan yang menjadi akses vital bagi anak sekolah dan pengangkutan hasil bumi. Ketiga, optimalisasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangan kabupaten untuk memastikan produktivitas lahan pertanian tetap terjaga di tengah ancaman perubahan iklim.
Namun, Dede juga menyadari adanya keterbatasan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menyiasati hal tersebut, DPU aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan keuangan provinsi. "Sinergitas antar-level pemerintahan adalah kunci. Kita tidak bisa bekerja sendiri dengan anggaran yang terbatas sementara kebutuhan di lapangan sangat besar," tegasnya.
