Potret, Puluhan Kades di Kabupaten Bogor Touring Ke Baduy Pakai Motor Plat Merah, Apa Boleh? 

JABARONLINE.COM - Puluhan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bogor kedapatan melakukan touring menggunakan kendaraan dinas berplat merah. Pada Sabtu, 22 Februari 2025.

Aksi ini pun menjadi sorotan lantaran motor yang digunakan plat merah yang merupakan aset negara.

Salah satu kades di wilayah Kabupaten Bogor bagian Barat mengungkapkan bahwa touring ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mempererat sinergitas dan tali silaturahmi antar Kepala Desa (Kades).

"Gak semua (ikut) sih. Tapi, tiap Kecamatan ada." ungkap salah satu Kades saat dikonfirmasi melalui perpesanan WhatsApp.

"Selain itu, rombongan juga bertujuan untuk menelusuri Kampung Adat dan Budaya di sekitar wilayah Baduy, Banten," kata Kades yang nanya dirahasiakan.

 
Lebih lanjut, kegiatan ini diklaim bukan sekadar touring biasa, tetapi juga bentuk kebersamaan para Kepala Desa dalam menjaga kekompakan dan mempererat komunikasi lintas wilayah.

Meski demikian, penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan touring tetap menuai pertanyaan. Belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang terkait apakah kegiatan ini mendapat izin atau tidak.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari instansi terkait mengenai aturan penggunaan kendaraan dinas dalam kegiatan non-operasional seperti ini.

Usut punya usut sebagai informasi tambahan, diketahui beredar sebuah pamplet Apdesi Kabupaten Bogor, kegiatan tersebut dalam agenda. "Ngantor ngabring na motor (berkantor bareng di motor). Nyaba Ka Baduy Study Tiru Edukasi, Literasi Ketahanan Pangan dan Proklim.

Lanjut kata dia, saat ditanya kegiatan touring tersebut yang menggunakan kendaran bermotor plat merah salah satu Kades menyebutkan boleh kalu esensinya jelas.

"Boleh kalu esensinya jelas," katanya. 

Ia memaparkan kunjungan Budaya dan istiadat di Baduy bagian dari salah satu Desa adat yang mandiri.

"Kunjungan dan melihat Budaya dan adat istiadat Baduy, bagian dari salah satu Desa Adat," terangnya. 

Dan yang kedua, melihat mekanisme pertanian.

Ketiga, mendengarkan keterangan Kades stempat kaitan tata cara menggali potensi untuk pendapatan PAD, mengingat desa tersebut tidak menerima dan tidak menggunakan Dana APBD dan APBN. Jadi desanya benar-bener mandiri. 

"Desa tersebut luas wilayah lebih dari 5000 hektare, jumlah penduduk lebih dari 20 ribu jiwa. Pemdesnya menolak DD dan ADD, luar biasa," tutupnya.***