Program Inklusi Kesadaran Pajak, Upaya DJP Jawa Barat Tingkatkan Kesadaran Pajak Kepada Masyarakat

BOGOR, JABARONLINE.COM – Sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran pajak kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) membentuk program Inklusi Kesadaran Pajak.

“Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan negara Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama, sekitar 76 persen APBN bersumber dari penerimaan pajak,” Tutur Kepala Kanwil DJP Jawa Barat Catur Rini Widosari dalam kegiatan Pajak Bertutur di IPB International Convention Center, Botani Square Bogor, Jalan Pajajaran, Jumat (22/11/19).

Rini mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, dan 20 persennya digunakan untuk anggaran pendidikan seperti pembangunan dan perbaikan sekolah, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, sertifikasi dosen, Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan bidik misi serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Namun, kata dia, kesadaran pajak di kalangan wajib pajak masih sangat rendah. Sehingga untuk mendorong tercapainya penerimaan pajak yang optimal, perlu dipersiapkan generasi bangsa yang memiliki kesadaran pajak yang lebih baik.

“Budaya sadar pajak harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agar kesadaran pajak menjadi salah satu karakter generasi bangsa yang cinta tanah air dan bela negara melalui kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan,” Katanya.

Rini menuturkan, Pajak Bertutur ini dapat menjadi langkah awal dunia pendidikan dan masyarakat untuk menanamkan kesadaran pajak sejak usia sekolah serta memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Jika pajak sudah diperkenalkan sejak dini, mereka akan mempunyai kesadaran perpajakan untuk menjadi warga negara yang taat dalam pelaksanaan hak dan memerlukan perpajakannya,”Jelasnya.

Sejak 2016 sampai saat ini, Kanwil DJP Jawa Barat IlI sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat III. Sebut saja Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gunadarma, Universitas Indonesia, STIAMI BEKASI, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, Institut Agama Islam Tazkia dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Kerja sama dilakukan dengan mendelegasikan mahasiswa dari masing-masing universitas sebagai Relawan Pajak. Ada sekitar 600 relawan pajak, 200 lebih diantaranya mahasiswa relawan pajak berasal dari Universitas Gunadarma, dan sekitar 400 relawan berasal dari perguruan tinggi lainnya,” Imbuh Rini.

Di tempat yang sama, Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran, dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Paristiyanti Nurwardani mengatakan, pada tahun depan pihaknya akan menambah ranah relawan pajak yang tidak hanya di kampus-kampus yang sudah ditunjuk, tetapi juga untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dengan target sebanyak 540 kota dan kabupaten di Indonesia memiliki relawan pajak.

“Nantinya, wajib pajak akan dimasukan ke dalam kurikulum di setiap tingkat pendidikan, dan khusus untuk perguruan tinggi, 4 mata kuliah wajib akan disisipkan pengetahuan tentang pajak melalui kurikulum,” Jelasnya.

Untuk diketahui kegiatan Kanwil DJP Jawa Barat III ini mengundang pemangku kepentingan pendidikan, yang didominasi perwakilan dari Instansi Perguruan Tinggi di Jabodetabek. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Deni Hendana.

Redaksi – B1