Proyek JPO RSUD Garut Diduga Rugikan Daerah Capai Rp 400 Juta 

JABARONLINE.COM - Kendati proyek pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) RSUD dr.Slamet Garut yang menghubungkan bangunan rumah sakit lama dan bangunan rumah sakit yang baru Insalasi Gawat Darurat (IGD) sudah selesai dikerjakan namun ternyata ditemukan hasil audit BPK RI tahun 2023 kerugian daerah mencapai Rp. 400 juta lebih.

Proyek JPO RSUD dr. Slamet Garut yang menelan anggran sebesar Rp. 9,6 milyar bersumber dati BLUD pihak rumah sakit, sejak awal terendus adanya ketidak beresan dari mulai sumber anggaran yang ditenggara tidak ada dalam DPA Perbup 2023, dugaan lain terindikasi rawan penyimpangan.

Menurut Ridwan Arif selaku Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Fakta Petaka) sejak awal dari mulai perencanaan hingga pekerjaan menyoroti tajam pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) RSUD dr. Slamet Garut.

Ridwan menjelaskan proyek JPO yang menghabiskan anggaran BLUD sebesar Rp. 9,6 milyar terindikasi rawan penyimpangan.

Bahkan, bangunan JPO yang kini berdiri diatas jalan raya tersebut terlihat kurang rapi dan terkesan asal asalan. 
Selain itu, Ridwan mebyebutkan temuan hasil audit BPKRI ini menandakan bahwa proyek tersebut jelas dari awal menimbulkan masalah sehingga daerah mengalami kerugian capai Rp. 400 juta lebih.

"Dari awal kita sudah mengendus dan menyoroti tajam adanya ketidakberesan dalam anggaran termasuk pelaksanaan dilapangan. Persoalan keabsahan anggaran JPO Pasien RSUD Garut , karena tak ada dalam DPA. Dan itu keluar pernyataanya dari bagian Dalbang Setda Garut," tegas Ridwan, Rabu (19/06/2024).

Lebih lanjut,  tidak hanya keabsahan anggaran saja, namun pekerjaan fisik secara kasat nyata saat ini terlihat tidak menunjukan kemegahan atas jembatan JPO pasien yang dianggarkan mencapai Rp. 9,6 milyar. Tentunya kita sangat menyesalkan adanya carut marut pada proyek tersebut yang sudah selesai dan belum juga digunakan oleh pihak rumah sakit. Tidak hanya JPO, bangunan  gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang di bangun pada tahun 2022 lalu hingga kini belum juga dipakai. Dan hal itu mengundang pertanyaan besar ada apa dibalik semua itu hingga sudah 2 tahun gedung IGD yang baru belum juga rampung.

"Untuk itu, kita berharap pada penjabat Bupati Garut Barnas Adjidin untuk melakukan evaluasi menyeluruh dengan audit keuangan dan personalia di RSUD dr. Slamat Garut," ucapnya.

Ia juga meminta aparat hukum untuk melakukan penyelidikan proses hukum dengan melakukan penelaahan yang mendalam. Hal ini terindikasj adanya penyalahgunaan anggaran dengan adanya temuan hasil audit BPK.

"Masa anggaran begitu besar Rp. 9,6 milyar, tapi hasil bangunan JPO seperti itu, tidak terlihat megah terlebih atapnya menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan speck" tandasnya.

Dirinya juga berharap agar pelaksana proyek di masukan kedalaman daftar blacklist perusahaan pelaksana kegiatan yang bersumber dari APBD tersebut. Hal ini penting dilakukan agar ada efek jera bagi pejabat terkait dan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang berpotensi pada kerugian keuangan negara. (Tubagus Yoes)