PSBB di Kota Bogor Diperpanjang, Wakil Ketua DPRD : Banyak Evaluasi

BOGOR | JABARONLINE.COM – Pemkot Bogor akan memperpanjang masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata menilai penerapan PSBB di Kota Bogor sebelumnya tidak berjalan efektif.

Menurutnya, PSBB yang sudah memasuki hari ke-27 ini masih banyak yang harus dievaluasi dari penerapan PSBB di Kota Bogor. Dadang mengatakan aktivitas masyarakat di luar rumah makin tinggi dikarenakan tidak adanya sanksi yang jelas kepada pelanggar PSBB tersebut.

“Saya pribadi lebih setuju PSBB di-stop,” kata Dadang kepada wartawan, Senin (11/5/2020).

Dikatakan Politisi PDI Perjuangan itu masih ada kegiatan yang dilarang, selama PSBB tidak berjalan maksimal. Contohnya orang masih bisa berkumpul di jalan-jalan lebih dari lima orang, masih ada toko yang tidak dikecualikan yang buka.

“Yang pasti keramaian atau konsentrasi massa di Kota Bogor di beberapa titik justru lebih meresahkan selama adanya PSBB ini seperti di pasar tradisional, supermarket besar, stasiun kereta, bahkan pengendara sepeda motor masih banyak yang berboncengan,” tuturnya.

Kemudian, Dadang menghimbau untuk tetap tinggal di rumah sudah dianggap semboyan yang sudah usang dan tidak dijalankan lagi oleh warga dan masih banyak warga yang tidak menggunakan masker waktu mereka keluar rumah.
Selain itu,Dadang juga menyorot pendistrisibusian bantuan sosial terdampak Covid-19 di Kota Bogor.

“Sampai pendistribusian bantuan kepada warga pun kacau,” katanya.

Lanjut Dadang, inti dari PSBB ini untuk memutus penyebaran covid-19. Masyarakat diminta untuk diam di rumah, namun pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak.

“Kalau itu sudah bisa dilakukan apapun nama programnya pasti bisa efektif, setelah itu baru ketegasan aparat dalam mengatur mobilisasi warga. Kasih peringatan dan tindakan tegas sesuai aturan buat yang melanggar kebijakan tersebut, baru semua bisa mencapai sasarannya. Jadi yang penting jangan hanya memaksakan sebuah kebijakan untuk dilanjutkan tanpa melakukan evaluasi atas hak dan kewajiban yang harus dilakukan Pemkot dalam menjalankan kebijakan tersebut,” pungkas Dadang.

Red