BEM KM IPB: “Tuntut Keterbukaan Dan Penyelesaian Perda Yang Berpihak Pada Kepentingan Rakyat”

BOGOR,JABARONLINE.COM– BEM KM IPB yang diwakili Oleh kementerian Kebijakan Daerah menyambangi DPRD Kota Bogor pada Jum’at (11/10/19) untuk mengawal dilantiknya pimpinan baru DPRD dalam optimalisasi fungsi pengawasannya kepada Pemerintah Kota Bogor.

Audiensi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bogor Periode 2019-2024 Atang Trisnanto,S.Hut,M.Si bertempat di Gedung DPRD Baru Kota Bogor dalam rangka terpilihnya pimpinan DPRD Kota Bogor dan Anggota serta menyampaikan aspirasi tentang permasalahan di Kota Bogor yang sudah dihimpun dari unsur mahasiswa dan masyarakat.

Dalam pertemuan ini BEM KM IPB menuntut kepada DPRD Kota Bogor untuk menyelesaikan program perencanaan peraturan daerah yang belum dituntaskan oleh anggota DPRD Kota Bogor periode sebelumnya. BEM KM IPB pun menuntut DPRD Kota Bogor selaku pihak Legislatif dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bogor dengan membuat peraturan daerah yang berpihak kepada rakyat Bogor.

“DPRD Kota Bogor periode 2014-2019 memberikan warisan program perencanaan peraturan daerah (propemperda) yang belum dituntaskan, harapannya DPRD periode yang baru dapat menyelesaikan propemperda sebelumnya dan kedepannya dapat membuat perda yang menyelesaikan permasalahan yang ada di kota bogor serta berpihak kepada rakyat bogor” Ucap Fadhilah Yusuf selaku menteri kebijakan daerah BEM KM IPB yang menjadi perwakilan audiensi.

Kemudian dalam pertemuan ini BEM KM IPB juga menuntut kepada DPRD Kota Bogor untuk menyertakan unsur mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Bogor seperti paripurna, pembentukan rancangan perda dan juga dalam agenda LKPJ agar masyarakat dan mahasiswa dapat merasa terlibat dalam kegiatan perencanaan yang ada.

“Mahasiswa dan masyarakat perlu dilibatkan dalam berbagai proses yang ada di pemerintahan Kota Bogor agar masyarakat dan mahasiswa merasa pemerintah Kota Bogor dalam hal ini DPRD Kota Bogor terbuka dengan membuat sosialisasi publik dalam pembuatan rancangan perda, kegiatan paripurna dan agenda LKPJ. Hal itu akan membuat masyarakat dan mahasiswa merasa aspirasi nya didengar oleh pemerintah” Pungkasnya.

Dalam pertemuan ini, dihasilkan nota kesepahaman antara BEM KM IPB dan DPRD Kota Bogor terkait dengan beberapa poin pengawalan diatas, sebagai tindak lanjut dari audiensi ini BEM KM IPB akan mengadakan acara “Suara Kita Untuk Bogor Raya” sebagai bentuk penyampaian aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat yang lebih luas terkait berbagai permasalahan yang ada di Kota Bogor, rencananya acara ini akan mengundang pihak Legislatif yakni DPRD Kota Bogor dan pihak Eksekutif yakni Pemkot Bogor.

Redaksi – 003

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*