Ribuan Warga Desa Pabuaran Sukamakmur Bogor, Demo Kantor Desanya, Tuntut Hal Ini!

JABARONLINE.COM - Ribuan warga Desa Pabuaran demo  tuntut kepala Desanya mundur dari jabatan kepala Desa. Hal itu diduga buntut adanya kasus asusila yang dilakukan oleh kepala Desa dan anggaran dana desa (ADD) yang diduga tidak transparan.

Dalam aksinya tersebut ribuan warga demo kepala Desa di kantor Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Pada Jumat (21/02/2025).

Menurut keterangan koordinator demo Sahrul Muharam mengatakan, warga menutut klarifikasi praduga tindan asusila dan 3 hal lainnya.

"Kepala desa harus mengklarifikasi terkait dugaan asusila, dan tiga  tuntutan lainnya," kata Syahrul kepada jabaronline.com, Jumat (21/02/2025).

Empat tuntutan itu, kata Syahrul, pertama praduga terkait tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum kepala desa, kemudian pelayanan desa yang buruk.

"Lalu dugaan keterlibatan atas program PTSL yang tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan kerugian, dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa dan transparansi dana desa," jelas dia.  

Untuk itu, kata dia, meminta kepala desa memberikan transparan secara terang dihadapan masyarakat terkait tuntutan tersebut.   

"Sehingga kami meminta kepala desa memberikan transparan seterang terangnya dihadapan masyarakat dan hadir kan media tersebut kita bisa dimengerti," tegas dia.

Kata dia, terkait praduga tindakan asusila yang dilakukan kepala desa beredar diberita, warga menuntut untuk menghadirkan pihak terkait.

"Kita akan menghadirkan media tersebut karna ini sudah merusak desa Pabuaran, bukan kepala desa saja tapi citra desa Pabuaran. Kita akan somasi media tersebut," tutur dia.

Kemudian, saat aksi berlangsung, warga melakukan mediasi bersama jajaran kepala desa. Namun, dari hasil itu belum mendapatkan titik terang.  

"Hasil mediasi dead lock dan kepala desa masih dengan ego nya sendiri, sehingga kita akan melaksanakan aksi entah lusa atau besok kita melaksanakan aksi," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pabuaran Deden Aden mengatakan, masyarakat melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi yang telah diatur dalam undang-undang. 

Deden menyampaikan, aspirasi yang disampaikan warga itu terkait berita hoax beredar tentang asusila yang menimpa kepadanya.

"Ya, penyampaian aspirasi dari masyarakat, itu kan diatur di undang-undang jadi sah saja. Aksi terkait berita hoax yang menimpa saya," kata Deden.

Namun, ketika masyarakat menuntut untuk menghadirkan media tersebut, dirinya enggan mengikuti keinginan masyarakat.

"Kan itu hak pribadi saya. Kan media tersebut sudah mengklarifikasi waktu itu," pungkasnya.***