Sistem Meritokrasi dan Digitalisasi Pengungkit Utama Reformasi Birokrasi Jawa Barat

KABUPATEN BANDUNG | JABARONLINE.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menghadiri Strategic Transformation Meeting Reformasi Birokrasi di Grand Sunshine Resort and Convention Hotel, Kabupaten Bandung, Selasa (28/2/2023).

Dalam kegiatan bertema “Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terintegrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini Sekda Setiawan menuturkan bahwa capaian reformasi birokrasi Provinsi Jabar dibangun melalui serangkaian proses terencana dan terukur, konsep jelas serta tepat dalam menentukan dan mengintervensi faktor pengungkit utama.

“Ada dua hal yang menjadi backbone , yaitu meritokrasi kita pertahankan dan satunya lagi adalah digitalisasi. Ini yang menjadi pengungkit utama kita,” papar Setiawan.

“Jadi hal-hal seperti ini adalah sebuah keharusan dan beruntungnya Jawa Barat kompak bahwa sistem meritokrasi kita bina dan urus dengan baik,” imbuhnya.

Menurutnya, melalui Sistem Merit, Jabar mampu mengelompokkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas melalui kinerjanya, juga ASN yang memiliki potensi kurang baik untuk dibina sehingga bisa meningkatkan kinerjanya.

Pada forum tersebut diberikan pula beberapa penghargaan pada kabupaten/kota dan perangkat daerah yang berprestasi sebagai berikut:

A. Penghargaan Reformasi Birokrasi Kabupaten dan Kota

1. Kabupaten Sumedang (Predikat “BB”)
2. Kota Sukabumi (Predikat “BB”)
3. Kota Bogor (Predikat “BB”)
4. Kabupaten Ciamis (Predikat “B”)

Penghargaan SAKIP
Kota Bandung (Kategori “A”)

B. Penghargaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Best Improvement Dinas Pendidikan: Indeks Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan Nilai Tertinggi dari Tahun Sebelumnya (2022)

5 Terbaik Implementasi Reformasi Birokrasi:

1. DPMPTSP Provinsi Jabar (Predikat “A”)
2. BKD Provinsi Jabar  (Predikat “A”)
3. Diskominfo Provinsi Jabar (Predikat “A”)
4. Bapenda dan Bappeda (Predikat “BB”)
5. Dinas Kesehatan (Predikat “BB”)

C. Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Berdih dan Melayani (WBBM)

Perangkat Daerah/Unit Kerja Zona Integritas yang telah melakukan Pembangunan Zona Integritas:

1. BKD Provinsi Jabar
2. UPTD Balai Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jabar

Perangkat Daerah/Unit Kerja Zona Integritas yang diajukan Berpredikat Menuju WBK/WBBM dan telah dievaluasi oleh TPN Tahun 2022

1. RSUD Al Ihsan menuju predikat WBBM
2. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta menuju predikat WBK
3. UPTD Laboratorium Kesehatan menuju predikat WBK
4. SMK Negeri 1 Kota Bandung menuju predikat WBK

Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI pada Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Daerah Provinsi Jabar dengan Raihan “Zona Hijau”:

1. Kota Bandung
2. Kabupaten Cianjur
3. Kota Sukabumi
4. Kabupaten Ciamis
5. Kabupaten Sumedang

Perangkat Daerah Provinsi Jabar:

1. DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.***