KOTA BANDUNG I JABARONLINE.COM-, Berbagai harapan kepada pemerintah provinsi mengenai penanggulangan dampak Covid-19 mendominasi deretan aspirasi masyarakat yang ditampung oleh para Anggota DPRD Jabar dalam kegiatan Reses I yang diselenggarakan pada 5-16 November 2020 di berbagai daerah pemilihan di Jawa Barat.
Abdul Hadi Wijaya mewakili fraksi PKS di DPRD Jawa barat menyampaikan 11 poin melalui laporan reses I tahun sidang 2020-2021 kepada Gubernur Jabar. Laporannya himpunan dari 21 anggota fraksi PKS dengan total 3.5 juta konstituen PKS Jabar. Melalui DPRD Jabar amanah ini disampaikan ke Gubernur untuk ditindak lanjuti dalam bentuk program dimasa yang akan datang, ucapnya kepada wartawan.
Baca Juga :Komnas Perempuan : RUU PKS Harus Diprioritaskan Demi Cegah Korban Terus Berjatuhan
Yang menjadi sorotan setelah rapat APBD 2021. Masih tentang bansos dan kesehatan disaat covid 19. Dari penilaian kami, APBD Jabar, kalah jauh progresifnya dari pemerintah pusat. Seperti perihal jaringan pengamanan sosial. Pemprov Jabar mengurangi jumlah nilai bantuan dari 500 ribu menjadi 350 ribu. Padahal itu merupakan janji dan sudah tercantum dalam peraturan gubernurnya. Harusnya malu kalau seperti itu.
Disisi lain masalah pendataan, DTKS dan non DTKS, masyarakat miskin lama yang telah didata oleh Dinsos sebelum pandemi dan Non–DTKS masyarakat miskin baru yang terdampak oleh pandemi. Tidak akurasi masih subjektifitas data dan penyalurannya. Kita akan terus kawal hasil reses dari legislator yang berkunjung ke daerah pemilihannya. Targetnya masuk pada APBD 2022 atau minimal masuk pada ke APBD-P 2021.
(Reporter: Dwi Arifin)
