KAB. BANDUNG | JABARONLINE.COM–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tahapan dan konsolidasi pengamanan pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 Kabupaten Bandung di Hotel Sutan Raja Soreang, Selasa (29/11/22),
Mewakili Bupati Bandung HM Dadang Supriatna, Staf Ahli Bupati Bandung Bidang politik hukum dan pemerintahan Kabupaten Bandung Mochamad Usman menyatakan, itu menjadi titik awal untuk semua berkonsolidasi kembali dan merapatkan barisan sesuai dengan peran masing-masing agar penyelenggaraan pemilu sukses sehat selamat aman dan tertib sesuai dengan porsinya masing-masing
Dengan adanya sosialisasi ini kata Usman, perlu dilakukan secara masif dan saling membantu sesuai dengan peran masing-masing, terutama yang berada di wilayah.
“Tapi ternyata alhamdulillah, yang kekhawatiran sosialisasinya kurang, ternyata KPU membuktikan di tahapan awal rekrutmen adhoc PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) melebihi dari yang ada,” katanya.
Pada sosialisasi itu disebutkan Usman, bahwa pada setiap kecamatan ada lima orang untuk menjadi anggota PPK dan secara keseluruhan mencapai 155 orang yang akan bertugas di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. “Ini ada sekitar 1.700 orang lebih yang mendaftar dalam rekrutmen PPK ke KPU Kabupaten Bandung tersebut, untuk tahap berikutnya akan kembali dilakukan pengecekan ,” katanya
Dikatakan Usman, Sosialisasi, koordinasi, dan komunikasi harus terus berjalan dengan baik.
“Baik itu penyelenggara dengan aparat pengamanan, dan juga pihak Pemda atau pemerintah pihak yang memberikan fasilitasi dan dukungan,” ujarnya.
Usman pun mengungkapkan kontek pelaksanaan pemilu dan pilkada, termasuk Pelaksanaan pemilu langsung oleh pemerintah pusat. “Jadi peran Pemda hanya memberikan dukungan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, sehingga anggarannya berbeda, kalau pemilu anggarannya langsung dari APBN, kalau pemilu ini, jadi kita bagaimana suporting yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, kecuali Pilkada, itu sudah tanggungjawab daerah,” tuturnya.
Usman pun berharap untuk mensukseskan pemilu mendatang, baik KPU maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), berlakulah sesuai dengan aturan main yang ada. “Sesuai dengan kode etiknya,” katanya.
Kemudian dari sisi pemerintah secara luas, Usman menyebutkan, baik itu Pemda, TNI, Polri, sebagai pendukung dari aspek pengamanan maupun fasilitasi dari sarana dan prasarana. “Khusus di Pemda sendiri, yang mendukungnya adalah aspek kesekretariatan. Nanti ada PPS (Panitia Pemungutan Desa) di desa, perlu kantor dan fasilitas ruangan. Kemudian PPK di kecamatan, difasilitasi oleh camat. Juga nanti ada sekretariat PPK dan PPS. Itu juga akan melibatkan pegawai ASN di kecamatan. Termasuk pegawai di desa,” ujarnya.
Usman juga berharap kepala desa juga berkolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, sesuai arahan dan perintah dari pimpinan masing-masing (Danramil dan Kapolsek). “Kemudian camat juga jelas, arahan dari Pak Bupati. Ini semua nanti berkolaborasi mendukung dan mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya titik-titik rawan banjir, makanya dalam sosialisasi hadir dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Sudah ada pemetaan di mana TPS (Tempat Pemungutan Suara) atau lokasi rawan banjir sudah diantisipasi sejak sekarang dan lain sebagai,” katanya.
Usman juga menyebutkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang, berdasarkan informasi sudah ada dana cadangan. “Dana cadangan ini akan selesai pada tiga tahap dan mudah-mudahan dipenuhi dan selesai pada 2024, yaitu dimulai pada tahun 2022, tahun 2023 dan terakhir tahun 2024. Tinggal sekarang berkaitan dengan kebutuhan penganggaran harus banyak koordinasi dengan Badan Kesbangpol dan Kabag Tapem,” katanya.***
(Dhera)
