Ujang Uhe Kecewa !!! Kebijakan Penanganan Covid-19 & Bansos Tidak Searah

BANDUNG | JABARONLINE.COM – Menyikapi wabah virus corona alias Covid-19 yang penyebarannya relatif masiv, dimana semula berasal dari salah satu kota di China yaitu Kota Wuhan yang dalam hitungan bulanan sudah menyebar keseluruh dunia.

Bahkan segala kegiatan lokal, nasional hingga bertaraf internasional terhenti dalam hitungan 6 bulan. Menumbuhkan kehidupan dan kegiatan dibelahan benua Eropa, Amerika dan Asia dan memakan ratusan ribu jiwa melayang.

Ujang Uhe menuturkan bahwa tentunya penyebaran virus corona ada penyebabnya hingga relatif cepat dan masiv berkembang yaitu lewat orang dari asal pandemi Covid-19 berlangsung dan bisa juga produksi barang yang di impor serta barang paket lainnya dari asal negara pandemi, dimana barang-barang tersebut lengah dikarantina dan belum lewat masa inkubasi sudah beredar.

“Bisa jadi lewat peredaran uang yang sangat cepat berpindah tangan ke tangan yang lainnya,” tambah Ujang Uhe Pengamat dari Jaga Budaya Kota Bandung dalam presentasi bersama di Pos 3 tim sekuriti DPRD Kota Bandung, Jumat, 22/5/2020.

Berbagai kebijakan pemerintah dan para pemangku kebijakan dari awal pandemi Covid-19 masuk, berawal dari karantina WNI di pulau Natuna hingga beberapa kasus yang ada, semua kebijakan lebih pada preventif dan parsial kendati peningkatan akibat terinfeksi virus corona ini terus meningkat.

“Kebijakan PSBB cenderung gagal akibat tersendatnya Bansos, ADP hingga prosedur lemahnya proktaf penjagaan alias tidak tegas dalam menindak ketidak disiplinanan serta yang melanggar. Jika Bansos berjalan lancar diterima sebelum PSBB setidaknya arahan untuk diam di rumah mendekati harapan,” jelasnya.

Sebagai bukti nyata akibat kegagalan pendistribusian Bansos tersebut PSBB diperpanjang. Dan yang terjadi dilapangan imbas dari Bansos yang tak kunjung datang masyarakat malah seperti tidak peduli PSBB perpanjangan di Jawa Barat, dengan gambaran dibeberapa pasar membludak para pengunjungnya.

“Sangat disayangkan aplikasi sapa warga, birokrasi hingga data base Kependudukan Disdukcapil dan hasil Sensus baru serta data tambahan bank-bank, data pemilu dan lainnya diabaikan sebagai data untuk dasar Bansos, apalagi menggunakan lewat delapan pintu cara mendapatkan Bansos yang rentan tidak sesuai dengan jumlah yang diterima,” ungkap Ujang.

Sebenarnya lebih aman, tepat sasaran serta penanganan lebih cepat jika menggunakan satu pintu dan kas sesuai jumlah yang harus di terima.

“Karena jumlah uang dan paket sembako sangat rentang dimanipulasi dan tidak sesuai dengan takaran,” pungkasnya.

(Iwan/Wisnu/Jabaronline)