Usai Rapat Paripurna Hari Jadi Kab. Bandung, H. Sugianto : Harus ada Sinergitas Eksekutif, Legislatif, Untuk Mengevaluasi Penyelengaraan Pemerintahan

KAB. BANDUNG |JABARONLINE.COM -Usai Memimpin Kegiatan Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto Mengatakan, Harus ada Sinergitas antara eksekutif dan legislatif, seperti amanat yang dikatan oleh Gubernur Jawabarat Ridwan Kamil, dan Bupati Bandung HM Dadang Supriatna.

Untuk mengkoreksi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan dengan seluruh komponen stake holder masyarakat Kab. Bandung semua program dalam pelaksanaanya harus melibatkan semua komponen masyarakat.

maka dari itu harus terbentuk singkronisasi dan harmonisasi Karena pembangunan tidak bisa dilakukan oleh individu. Ucapnya di Gedung Paripurna DPRD Kab. Bandung, Rabu (3/05/2023).

Mengenai Koreksi, Kang Sugih menyebutkan, harus berdasarkan aturan yang ada, jangan sampai seperti anjing menggonggong kafilah berlalu, kedepan tetap harus ada perubahan atau perbaikan. sinergitas bukan hanya cuma konsep, teori dan pidato saja tapi implementasinya harus jelas, ujarnya.

Lanjut Kang Sugih, di dalam Program, agar lebih terperinci lagi, kami DPRD sebagai fungsi kontrol, dalam rapat kerja, rapat semesteran juga dalam rapat anggaran selalu memberikan masukan masukan dan koreksi kepada eksekutif.

“Dari hasil berbagai rapat internal bersama pihak eksekutif dan yang utama berkaitan dengan program kebutuhan masyarakat,” terangnya.

“Salah satunya seperti program bantuan dana bergulir tanpa agunan, Sudah sejauh mana apakah efektif dan efisien selama ini,” sambungnya.

“Dengan adanya Program tersebut perekonomian masyarakat apakah betul-betul bisa terdongkrak, Jadi disini kami akan melakukan evaluasi. Bukan hanya itu dikatakan kang sugih, termasuk pada program guru ngaji juga akan di evaluasi sudah sejauh mana, karena pemerintah daerah sudah menganggarkan ratusan miliar,” ungkapnya.

“Apakah betul Program tersebut bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan bisa mensejahterakan para guru ngaji juga meningkatkan keilmuannya,” tanyanya.

“Terus sudah sejauh mana terbangunnya karakter warga kabupaten Bandung, apakah terbentuk SDM yang baik dengan Program itu,” katanya.

Selain itu para guru honorer yang belum mendapatkan penyetaraan sertifikasi, karena mereka sudah berjuang mendidik generasi muda Kabupaten Bandung dan anak bangsa.

Hal tersebut mungkin perlu adanya dorongan dan menjadi koreksi kerja Pemerintahan Daerah nantinya agar para guru honorer mandapatkan kesejahteraan.

Bukan hanya itu Persoalan infrastruktur juga harus menjadi prioritas , karena kondisi saat ini masih banyak yang belum optimal, maka perlu di koreksi dan di evaluasi.

“Maka dari itu infrastruktur harus menjadi perhatian khusus, untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan memperlancar perekonomian masyarakat,” pungkasnya.***