Verifikasi Lapangan Sensus Penduduk 2020 di Kediaman Resmi Gubernur

BANDUNG | JABARONLINE.COM – Bertempat di Gedung Pakuan tanggal 14 September 2020, Gubernur Jawa Barat menerima kedatangan Petugas Sensus yang didampingi oleh Dyah Anugrah Kuswardani Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Ir. Rd Gandari Adianti, MSi Kabid Statistik Sosial serta Aris Budiyanto Kepala BPS Kota Bandung.

Kedatangan Petugas Sensus sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) September 2020.

Pada SP September 2020 Petugas Sensus BPS, mencatat seluruh penduduk yang berdomisili di suatu daerah. Diawali dengan pemeriksaan daftar penduduk bersama Ketua/pengurus RT atau orang yang ditugaskan oleh Ketua RT, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi lapangan dengan mendatangi seluruh bangunan di RT tersebut.

Dyah Anugrah Kuswardani, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat menyampaikan SP Online berhasil mencatat 9,21 juta penduduk Jawa Barat atau 18,58% dari total penduduk Jawa Barat.

Baca Juga

Gubernur Jabar Lepas Ekspor 30 Ton Ubi Jalar Bandung ke Hong Kong

Apresiasi disampaikan kepada 4 OPD yang tingkat response rate 100% pada SP Online, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.

Di tengah pandemi Covid-19 BPS tetap melaksanakan sensus sesuai amanat Undang-undang, rekomendasi PBB, dan sebagai implementasi Perpres Satu Data Indonesia. SP September 2020 merupakan kegiatan untuk mencatat dan mengupdate cakupan seluruh penduduk Jawa Barat dengan tujuan untuk mengumpulkan data penduduk menurut jenis kelamin, status keberadaan dan kepemilikan NIK de jure dan de facto untuk menuju satu data kependudukan Indonesia.

Dyah juga menyampaikan adanya kegiatan Census Night yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020, dari pukul 24.00 hingga 16 September 2020 pukul 06.00 WIB.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mencatat penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, seperti gelandangan (tunawisma). Untuk itu BPS berkoordinasi dengan pihak terkait untuk keamanan dan kelancaran kegiatan,” jelasnya.

Gubernur Jawa Barat berharap Sensus Penduduk ini sukses, karena di saat masa pandemi Covid-19 ini memberikan hikmah, bahwa masalah data adalah masalah yang paling rumit. Terkait data bansos saja Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melakukan 23 verifikasi dan validasi.

“Covid-19 ini ujian, kami menyalurkan bantuan terbesar dalam sejarah Jawa Barat, dulu sebelum covid, yang menerima hanya 25 persen dari masyarakat Jawa Barat yang berjumlah hamper 50 juta orang. Sekarang alokasi bansos menjadi 83%. Bisa dibayangkan 83% warga Jawa Barat tangannya di bawah, bagaimana menyalurkannya dan bagaimana tepat sasaran, itu hal yang rumit sekali,” terangnya.

Harapan saya hasil Sensus Penduduk ini menjadi one data policy, sehingga pemerintah daerah mempunyai rujukan tunggal dalam melaksanakan kebijakan.

“Data penduduk cukup rumit sehingga memunculkan fenomena yang secara de facto dan de jure berbeda. Idealnya partisipasi online tinggi, tapi karena ini adalah awal di Indonesia, maka capaian saat ini sudah cukup baik. Terutama di masa pandemi Covid idealnya adalah sensus online agar mengurangi interaksi masyarakat dengan petugas,” jelasnya.

Pesan Gubernur untuk petugas sensus tetap menggunakan alat perlindungan diri lengkap dan menerapkan protokol kesehatan, jangan sampai terpapar. Tantangan sensus sangat berat, ibaratnya Sensus Penduduk ini dilaksanakan di saat perang melawan virus, juga secara penduduk Jawa Barat paling besar di Indonesia.

Penulis : Atx