JABARONLINE.COM, Bandung — Tekanan terhadap Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, M. Farhan, untuk segera menuntaskan polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung kian menguat. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, meminta Pemerintah Kota Bandung bergerak cepat sebelum situasi menjadi tidak terkendali.
Ono menegaskan bahwa persoalan yang membelit Bandung Zoo telah memasuki fase kritis. Nasib ratusan satwa serta keberlangsungan hidup para karyawan kini berada di ujung tanduk akibat ketidakpastian status pengelolaan.
“Pak Farhan harus sat-set. Jangan berlarut-larut. Kalau lama, semua jadi tidak jelas—orang bingung, satwa juga terancam,” tegas Ono kepada wartawan.
Situasi mendesak ini dipicu oleh masa berlaku Nota Kesepahaman antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Bandung yang akan berakhir pada 6 Mei 2026. April pun disebut sebagai periode “harga mati” untuk menentukan arah kebijakan.
Jika tidak ada keputusan konkret dalam waktu dekat, sejumlah skenario darurat mulai mengemuka. Di antaranya relokasi satwa ke lembaga konservasi lain di Jawa Barat guna menjamin keselamatan, serta audit operasional menyeluruh terhadap anggaran pakan dan layanan kesehatan.
Tak hanya soal satwa, Ono juga menyoroti nasib para pekerja Bandung Zoo. Ketidakjelasan status kerja dan penggajian dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap kualitas perawatan hewan.
“Satwa itu tergantung manusianya. Kalau pegawainya tidak jelas, pasti berpengaruh,” tambahnya.
Sejumlah persoalan mendasar turut menjadi sorotan, mulai dari kepastian anggaran pakan setiap bulan, ketersediaan tenaga medis untuk memastikan kesehatan satwa, hingga status lahan yang masih menjadi perdebatan hukum.
Kini, publik menanti langkah tegas dari M. Farhan. Akankah Bandung Zoo tetap bertahan sebagai ikon wisata edukasi Kota Kembang, atau justru harus dikosongkan demi keselamatan seluruh penghuninya?.(AS/JO).
