JABARONLINE.COM - Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan kini tengah digodok pemerintah demi menutup lubang defisit puluhan triliun rupiah. Langkah strategis ini diambil untuk menjaga stabilitas finansial program jaminan kesehatan nasional yang diprediksi terus merosot. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang atas beban anggaran yang kian membengkak setiap tahunnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan kepastian bahwa kelompok masyarakat paling miskin tidak akan terdampak kebijakan ini. Iuran bagi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) tetap akan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Pemerintah menjamin perlindungan kesehatan bagi warga di kategori Desil 1 hingga 5 tidak mengalami perubahan biaya sedikit pun.
Berbicara di Jakarta pada Rabu (25/2), Budi Gunadi menegaskan bahwa warga yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tetap aman. Ia menjelaskan bahwa filosofi dasar JKN adalah prinsip gotong royong yang melibatkan partisipasi masyarakat mampu. Dengan skema ini, peserta yang memiliki finansial lebih kuat secara tidak langsung membantu menyubsidi iuran warga yang kurang beruntung.
Namun, pandangan berbeda datang dari Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Pada Kamis (26/2), ia menyoroti nasib kelompok masyarakat yang berada pada kategori Desil 6 dan 7. Faisal menilai kelompok ini berada dalam posisi rawan karena tidak masuk dalam skema bantuan pemerintah namun memiliki daya beli yang sangat terbatas. "Kenaikan iuran berpotensi menekan *disposable income* kelompok yang tidak layak PBI tapi juga tidak sekuat kelas menengah atas ini," ujar Faisal kepada CNNIndonesia.com. Menurutnya, perubahan harga sekecil apa pun akan sangat memengaruhi pola konsumsi warga di lapisan tersebut. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu efek domino terhadap kondisi kesejahteraan ekonomi rumah tangga secara lebih luas.
Kebijakan ini juga dinilai bisa menjadi kontraproduktif terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas konsumsi nasional. Faisal memperingatkan bahwa penambahan beban rutin saat ekonomi belum pulih sepenuhnya akan berdampak signifikan pada pekerja sektor informal. Pengurangan daya beli masyarakat dikhawatirkan bakal menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang selama ini ditopang oleh belanja domestik.
Hingga saat ini, pemerintah terus mematangkan rencana tersebut sembari memantau potensi defisit yang diproyeksikan mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun. Keputusan akhir mengenai besaran kenaikan premi masih dinanti oleh berbagai lapisan masyarakat. Publik berharap ada keseimbangan antara keberlanjutan program kesehatan dan kemampuan ekonomi rakyat yang sedang berjuang pulih.
Sumber: Bisnismarket
