Kasus Kartu Liputan: FWK Desak Reformasi Akses Media di Istana

JABARONLINE.COM-- Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendesak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Prasetyo Hadi, untuk segera mencopot Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden serta kepala biro terkait.

Desakan ini muncul menyusul insiden pencabutan kartu identitas peliputan Istana milik seorang wartawan CNN Indonesia berinisial DV. Meskipun kartu tersebut kemudian dikembalikan setelah menuai kritik publik, FWK menilai langkah tersebut belum cukup.

Ketua FWK, Raja Parlindungan Pane, menegaskan bahwa permintaan maaf dari pejabat terkait tidak mampu menghapus fakta adanya tindakan sewenang-wenang yang menghambat kerja jurnalistik. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan pertanggungjawaban secara struktural, termasuk dengan pencopotan pejabat yang terlibat.

“Permintaan maaf tidak bisa menghapus fakta adanya tindakan sewenang-wenang terhadap kerja jurnalistik. Kasus ini harus diakhiri dengan tanggung jawab struktural, termasuk pencopotan pejabat terkait,” ujar Raja Parlindungan Pane dalam pernyataan resmi FWK, Senin (29/9).

FWK menilai pencabutan kartu liputan tersebut sebagai bentuk intimidasi yang tidak bisa ditoleransi, mengingat tindakan tersebut dilakukan hanya karena wartawan mengajukan pertanyaan terkait program pemerintah. Menurut FWK, hal ini melanggar prinsip transparansi serta kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Lebih lanjut, FWK meminta agar Sekretariat Presiden memperbaiki mekanisme pengelolaan akses media di lingkungan Istana Kepresidenan. Mereka berharap tidak ada lagi intervensi yang membatasi kerja jurnalistik demi menjaga kebebasan pers dan demokrasi.