.png)
.png)
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap komunikasi politik dan cara masyarakat berinteraksi dengan isu-isu kenegaraan. Fenomena ini menuntut kesiapan warga negara dalam memilah informasi agar tidak terjebak dalam pusaran berita bohong yang merusak.
Media sosial kini menjadi medan utama penyebaran narasi politik yang sering kali memicu polarisasi di tengah masyarakat luas. Kecepatan arus data sering kali mendahului verifikasi fakta sehingga menciptakan tantangan baru bagi stabilitas sosial dan politik.
Sejarah mencatat bahwa tingkat pemahaman politik yang rendah sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memanipulasi opini publik. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh lapisan generasi bangsa.
Para pengamat sosiologi menekankan bahwa kecerdasan digital bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan juga etika dalam berpendapat di ruang publik. Mereka berargumen bahwa kedewasaan berpolitik hanya dapat dicapai jika masyarakat mampu bersikap kritis terhadap setiap narasi yang muncul.
Dampak dari rendahnya literasi digital terlihat jelas pada meningkatnya ketegangan antarkelompok akibat perbedaan pandangan politik yang tajam. Jika dibiarkan tanpa kendali, kondisi ini berisiko mengikis nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang telah lama dibangun oleh bangsa.
Berbagai gerakan literasi kini mulai digalakkan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk menangkal dampak negatif disinformasi. Inisiatif tersebut mencakup pelatihan verifikasi mandiri dan kampanye penggunaan media sosial yang lebih bijak serta bertanggung jawab.
Membangun ekosistem politik yang sehat merupakan tanggung jawab kolektif yang memerlukan sinergi antara regulasi dan kesadaran individu. Dengan literasi yang kuat, demokrasi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih matang dan tahan terhadap guncangan hoaks di masa depan.
