Indonesia menghadapi tantangan serius berupa gelombang misinformasi dan disinformasi yang masif, terutama melalui platform digital. Fenomena ini tidak hanya merusak kredibilitas informasi publik tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan proses politik.

Penyebaran konten palsu sering kali dimanfaatkan untuk tujuan politik praktis, menciptakan narasi yang memecah belah dan memicu konflik horizontal. Data menunjukkan bahwa isu-isu sensitif terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi sasaran utama penyebaran hoaks untuk memicu polarisasi.

Tingginya penetrasi internet yang tidak diiringi dengan kemampuan verifikasi informasi yang memadai menjadi latar belakang utama kerentanan digital ini. Masyarakat cenderung menerima informasi tanpa memeriksa sumber aslinya, terutama jika konten tersebut sesuai dengan bias atau pandangan politik mereka.

Redaksi Sosial Politik

Umat Islam dan Peran Strategis dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Politik

Menurut pengamat komunikasi politik, solusi jangka panjang terletak pada penguatan kurikulum pendidikan yang memasukkan materi literasi media kritis sejak dini. Mereka menekankan bahwa infrastruktur digital yang maju harus diimbangi dengan kecerdasan kolektif dalam mengolah informasi.

Implikasi terburuk dari ekosistem informasi yang tercemar adalah menurunnya partisipasi politik yang berkualitas dan rasional. Ketika fakta dan fiksi sulit dibedakan, pengambilan keputusan publik berbasis bukti menjadi terhambat, merugikan kualitas demokrasi.

Pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat kini gencar mengampanyekan gerakan anti-hoaks melalui pelatihan dan edukasi digital secara berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk memberdayakan individu agar mampu mengidentifikasi pola penyebaran disinformasi dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Redaksi Sosial Politik

Menakar Urgensi Etika Berpolitik di Era Transformasi Digital

Ketahanan sosial politik bangsa di era digital sangat bergantung pada kesadaran kolektif untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, melainkan fondasi vital untuk menjaga persatuan dan integritas proses demokrasi di masa depan.