Menguji Ketahanan Publik: Jurang Kepercayaan dan Polarisasi Politik Digital

Indonesia menghadapi tantangan serius terkait fragmentasi opini publik yang semakin tajam di platform digital. Fenomena polarisasi politik ini bukan hanya memecah belah masyarakat, tetapi juga mengancam fondasi dialog kebangsaan yang sehat.

Algoritma media sosial seringkali menciptakan 'echo chambers' yang memperkuat pandangan ekstrem dan mengurangi paparan terhadap informasi yang berimbang. Kondisi ini diperparah dengan masifnya penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian yang menargetkan kelompok lawan politik.

Polarisasi ini berakar kuat dari kontestasi politik sebelumnya yang meninggalkan warisan ketegangan ideologis di tingkat akar rumput. Elite politik memiliki peran signifikan dalam memperkeruh suasana melalui narasi yang memancing permusuhan dan ketidakpercayaan antar pendukung.

Menurut pengamat sosial politik, erosi kepercayaan terhadap institusi negara adalah konsekuensi langsung dari polarisasi yang berkepanjangan. Ketika warga negara kehilangan keyakinan pada integritas proses politik, legitimasi kebijakan publik otomatis akan menurun drastis.

Dampak nyata dari polarisasi ini terlihat pada sulitnya mencapai konsensus dalam pembahasan kebijakan strategis nasional. Keputusan penting seringkali dianggap sebagai kemenangan satu kubu dan kekalahan kubu lain, menghambat implementasi program pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat sipil kini berupaya keras mendorong literasi digital dan pendidikan kewargaan yang lebih inklusif. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat daya kritis masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh konten yang memecah belah.

Memulihkan keretakan sosial akibat polarisasi digital membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengguna media sosial. Stabilitas sosial politik Indonesia di masa depan sangat bergantung pada kemampuan kolektif bangsa ini untuk menjahit kembali benang-benang persatuan.