.png)
.png)
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan yang ditetapkan berjalan sinergis, dapat diterima dengan baik, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polkam saat memimpin Rapat Konsultasi antara Kemenko Polkam dengan Pimpinan dan Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
“Kemenko Polkam tidak memiliki struktur hingga ke daerah. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan peran strategis DPD RI sebagai jembatan penyampai informasi dari pusat ke daerah maupun sebaliknya,” ujar Djamari. Ia menambahkan bahwa kelancaran arus informasi sangat krusial agar implementasi kebijakan di lapangan tidak terputus.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Djamari juga menyoroti tantangan komunikasi di era digital, khususnya terkait maraknya hoaks dan ujaran kebencian. Menurutnya, fenomena ini berpotensi memicu disinformasi dan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Forum koordinasi seperti ini dinilai efektif untuk memastikan informasi tersampaikan secara akurat sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi nyata dari daerah sekaligus mempererat hubungan kelembagaan. DPD RI memandang komunikasi yang intensif sangat diperlukan agar kondisi faktual di wilayah dapat segera direspons oleh pemerintah pusat.
Sejumlah isu strategis turut dipaparkan oleh delegasi DPD RI, mulai dari sinkronisasi kebijakan, stabilitas politik daerah, potensi kerawanan sosial, hingga penguatan sistem peringatan dini (early warning system). Isu lain yang menjadi sorotan meliputi konflik agraria, keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta dana transfer ke daerah.
GKR Hemas juga mendorong adanya tindak lanjut konkret dan dukungan pemerintah terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas dalam Prolegnas 2026. Beberapa di antaranya adalah RUU Daerah Kepulauan, RUU Pemerintahan Aceh, RUU Pemerintahan Daerah, serta aspirasi terkait Daerah Otonomi Baru (DOB).
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Kemenko Polkam berkomitmen untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah koordinasi lintas sektor yang lebih tajam. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi nasional demi menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus beserta jajaran deputi dan staf ahli. Sementara itu, delegasi DPD RI dihadiri oleh sejumlah pimpinan komite, di antaranya Andi Sofyan Hasdam (Ketua Komite I), Filep Wamafma (Ketua Komite III), H. Aa. Ahmad Nawardi (Ketua Komite IV), serta anggota DPD RI lainnya dari Sub Wilayah Barat II.
