.png)
.png)
Dinamika sosial politik di era digital menuntut kesadaran kritis masyarakat dalam menyaring setiap informasi yang beredar luas di ruang publik. Penguatan literasi menjadi kunci utama untuk mencegah perpecahan yang dipicu oleh penyebaran berita bohong atau provokasi tanpa dasar.
Data menunjukkan bahwa penetrasi internet yang tinggi seringkali tidak dibarengi dengan kemampuan analisis data yang mumpuni oleh para penggunanya. Akibatnya, sentimen negatif di media sosial sering kali berubah menjadi konflik nyata yang mengancam integrasi nasional secara luas.
Fenomena polarisasi politik biasanya muncul akibat algoritma media sosial yang cenderung mengurung individu dalam ruang gema informasinya sendiri. Kondisi ini menciptakan sekat-sekat pemikiran yang kaku dan menyulitkan terjadinya dialog sehat antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan.
Pakar komunikasi politik menegaskan bahwa pendidikan politik berbasis digital harus menjadi agenda prioritas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Langkah ini dianggap efektif untuk membangun ketahanan nasional dari ancaman disinformasi yang merusak tatanan demokrasi yang sehat.
Dampak dari rendahnya literasi digital terlihat jelas pada menurunnya kualitas debat publik yang seharusnya berfokus pada substansi kebijakan negara. Masyarakat yang terprovokasi cenderung lebih mengedepankan emosi daripada logika saat membahas isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan orang banyak.
Pemerintah bersama berbagai lembaga swadaya terus menggalakkan kampanye internet sehat untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih produktif dan harmonis. Inisiatif ini mencakup pelatihan verifikasi fakta serta etika berkomunikasi di dunia maya bagi generasi muda maupun kelompok dewasa.
Kesadaran kolektif dalam menjaga etika berdemokrasi di ruang digital merupakan investasi jangka panjang bagi stabilitas politik Indonesia yang berkelanjutan. Mari bersama-sama menjadi pengguna media sosial yang cerdas demi mewujudkan masa depan bangsa yang damai dan bermartabat.
