JAKARTA – Munculnya inisiatif program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis swasta di Jakarta Barat memicu perbincangan publik. Program yang dijalankan melalui skema kupon di sejumlah sekolah dasar tersebut dinilai lebih fleksibel, sehingga memunculkan narasi bahwa inisiatif swasta lebih sigap dibandingkan program pemerintah.
Namun, sejumlah pihak menilai inisiatif tersebut justru mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam Program Gizi Indonesia. Hal ini bukan tentang membandingkan dua pendekatan yang berbeda, melainkan menyatukan kekuatan berdasarkan skala dan tujuan masing-masing.
Fleksibilitas Sektor Swasta di Tingkat Lokal
Program MBG berbasis swasta di Jakarta Barat memungkinkan siswa menukarkan kupon untuk mendapatkan makanan di kantin sekolah. Skema ini dinilai efektif dalam jangka pendek karena mampu bergerak cepat dan langsung menyasar kebutuhan siswa di lokasi tertentu. Selain itu, program ini turut menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan pedagang kantin dan UMKM di sekitar sekolah. Meski demikian, cakupan program ini masih terbatas pada wilayah tertentu dengan jumlah penerima manfaat yang relatif kecil.
Skala Nasional dan Tata Kelola Pemerintah
Berbeda dengan inisiatif swasta, MBG yang dikelola pemerintah merupakan bagian dari Program Gizi Indonesia yang dijalankan secara nasional oleh Badan Gizi Nasional dengan dukungan Kementerian Keuangan. Program ini dirancang untuk menjangkau jutaan penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD hingga SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Melalui MBG, Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalan seiring dengan strategi perdagangan dan investasi," ujar Wakil Menteri Bappenas, Febrian A. Ruddyard.
Perbedaan Skala dan Infrastruktur
Perbandingan antara MBG swasta dan pemerintah sering kali mengabaikan perbedaan kompleksitas operasional. Program swasta dapat bergerak cepat karena hanya menyasar lingkup kecil tanpa beban regulasi yang berlapis. Sebaliknya, program pemerintah memerlukan perencanaan matang, kesiapan infrastruktur seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta distribusi yang merata di seluruh pelosok negeri.
“Kecepatan di satu titik tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk program nasional yang menjangkau jutaan penerima,” jelas Iskandar, salah satu pengelola SPPG.
Standar Gizi dan Pengawasan Ketat
Salah satu keunggulan utama MBG pemerintah terletak pada sistem pengawasan yang ketat, mencakup kualitas bahan pangan, standar gizi, hingga tata kelola anggaran negara. Pendekatan ini bertujuan memastikan makanan yang diberikan aman, higienis, dan memenuhi kebutuhan gizi spesifik penerima manfaat. Sementara itu, program swasta yang berbasis donasi cenderung lebih fleksibel, namun umumnya belum memiliki sistem audit dan pengawasan yang setara dengan standar program nasional.
Mendorong Sinergi, Bukan Kompetisi
