Sukabumi Siapkan Diri Hadapi Tantangan Anggaran 2026

JABARONLINE.COM - Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi menjadi saksi bisu Rapat Dinas Bulan Oktober 2025 yang dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar pada Senin (20/10/2025). Rapat penting ini dihadiri oleh jajaran lengkap pemerintahan daerah, mulai dari Wakil Bupati H. Andreas, Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi Letkol Inf Agung Ariwibowo, Kapolres Sukabumi AKBP Samian, para kepala perangkat daerah, hingga camat se-Kabupaten Sukabumi. Suasana rapat terasa khidmat namun penuh semangat untuk memajukan Sukabumi.

Rangkaian acara diisi dengan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerja sama strategis. Salah satunya adalah kolaborasi antara Pemkab Sukabumi dengan Perum Perhutani terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam Sukabumi secara berkelanjutan.

Selain itu, Pemkab Sukabumi juga menggandeng PT Bima Sakti Multi Sinergi untuk menghadirkan layanan Payment Gateway Winpay, sebuah inovasi untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi pembayaran di berbagai sektor. Tidak ketinggalan, kerja sama dengan Badan Kerja Sama Gereja Kabupaten Sukabumi juga terjalin untuk memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat beragama Kristen dan Katolik, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang inklusif.

Secara simbolis, Bupati Sukabumi menerima 10 sertifikat aset tanah milik Pemkab Sukabumi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. Penyerahan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengamankan aset-aset penting untuk kepentingan masyarakat.

Sesi ekspose kinerja dari ATR/BPN, BNNK Sukabumi, dan Dinas Pariwisata menambah khazanah informasi bagi seluruh peserta rapat. Masing-masing instansi memaparkan capaian dan tantangan yang dihadapi, serta rencana strategis ke depan.

Namun, sorotan utama rapat kali ini tertuju pada arahan Bupati H. Asep Japar terkait pengurangan anggaran dari pemerintah pusat yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026 mendatang. Isu ini menjadi perhatian serius dan membutuhkan langkah antisipasi yang cermat.