JABARONLINE.COM - Kamis 9 April 2026 Peninjauan kondisi rumah tidak layak huni milik warga Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor bagian barat, menuai sorotan publik. Kehadiran sejumlah pejabat dan perangkat desa dalam kegiatan tersebut dianggap hanya sebatas “menonton” tanpa solusi nyata.
Adhari, pemuda asal Kecamatan Tenjo, melontarkan kritik pedas melalui grup WhatsApp Bogor Barat. Ia menilai kehadiran peninjauan tersebut, hingga aparat kecamatan tidak memberikan tindakan konkret. "Hanya menonton. Mempermalukan jabatan. Masa rumah satu harus lapor Bupati untuk memperbaikinya," ujarnya.
Kritik serupa datang dari Nurdin Ruhendi, salah satu pemuda aktivis dan beroperasi di bidang Advokat hukum setempat, yang menyoroti ketimpangan pembangunan. "Gimana gak jomplang, gapura dipercantik tapi rumah masyarakat tidak layak," katanya.
Potret Kesenjangan Sosial Sorotan publik semakin tajam ketika kondisi rumah milik Watni, warga Kampung Tegal RT 01 RW 02 Desa Cilaku, diungkap. Watni, seorang perempuan tua yang hidup sendiri, telah belasan tahun bertahan di rumah reot dengan atap bocor dan tembok rapuh.
Padahal, wilayah Tenjo bagian barat kini berkembang pesat dengan hadirnya proyek perumahan besar seperti Podomoro. Namun, pembangunan tersebut belum sepenuhnya menyentuh masyarakat miskin di sekitar.
Bram, pemuda Bogor Barat dari Forum Komunikasi Bumi Putra (FKBP), menegaskan bahwa kondisi Watni mencerminkan kesenjangan sosial yang nyata. "Yang digembor-gemborkan peningkatan perekonomian ternyata tidak ada efek terhadap masyarakat sekitar," tegasnya.
Respons Pemerintah Desa Jumadi, Kepala Desa Cilaku, menyatakan bahwa pihaknya telah dua kali mengajukan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk warganya. Ia menegaskan bahwa status lahan milik Watni aman dan siap untuk diajukan dalam program perbaikan. "Udah diajukan Pak, pengajuan program Rutilahu. Tos dua kali Pak pengajuan," jelasnya.
Kasus Watni menjadi simbol ketimpangan pembangunan di Kecamatan Tenjo. Di tengah gemerlap proyek perumahan mewah, masih ada warga yang menunggu perhatian pemerintah agar bisa hidup di rumah yang layak. Sorotan publik ini diharapkan menjadi pemicu tindakan nyata, bukan sekadar tontonan seremonial.***
