.png)
.png)
Pemerintah terus melakukan penataan tenaga non-ASN di sektor pendidikan melalui mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Langkah strategis ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi ribuan tenaga pendidik yang selama ini berstatus honorer.
Skema PPPK Paruh Waktu muncul sebagai solusi bagi mereka yang belum dapat diakomodasi sepenuhnya dalam formasi penuh waktu. Melalui sistem ini, guru tetap memiliki status sebagai ASN namun dengan jam kerja dan kompensasi yang disesuaikan secara proporsional.
Kebijakan ini diambil untuk menghindari pemutusan hubungan kerja massal di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Fokus utama tetap pada peningkatan kualitas layanan pendidikan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Para ahli pendidikan menilai bahwa pengakuan status ini merupakan bentuk apresiasi terhadap dedikasi para pengajar di berbagai pelosok negeri. Fleksibilitas dalam skema paruh waktu diharapkan mampu menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah.
Implementasi kebijakan ini diprediksi akan membawa perubahan signifikan pada struktur birokrasi dan administrasi kepegawaian di sekolah. Tenaga pendidik kini memiliki akses yang lebih baik terhadap pengembangan kompetensi dan perlindungan kerja yang setara.
Proses verifikasi dan validasi data terus dilakukan secara ketat untuk memastikan transisi status berjalan dengan transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah diminta aktif melakukan pemetaan kebutuhan guru agar distribusi pegawai menjadi lebih merata.
Penataan status menjadi PPPK Paruh Waktu diharapkan menjadi jembatan menuju kesejahteraan guru yang lebih baik di masa depan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan transformasi besar dalam dunia pendidikan ini.
