JABARONLINE.COM - Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, baru-baru ini angkat bicara menanggapi kontroversi publik terkait anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai nominal Rp27 miliar. Polemik ini muncul setelah beredar kabar bahwa harga satuan sepatu yang dialokasikan mencapai Rp700 ribu per pasang.
Gus Ipul menjelaskan bahwa angka Rp700 ribu yang menjadi sorotan publik tersebut hanyalah estimasi atau perencanaan awal yang belum final dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menurut penjelasannya, setiap anggaran yang ditetapkan pada tahap awal selalu melalui mekanisme pengadaan yang lebih ketat.
"Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya," kata Gus Ipul saat melakukan peninjauan pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya pada hari Minggu, 3 Mei, Dikutip dari CNN Indonesia.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kemensos tersebut meyakini bahwa setelah proses lelang terbuka selesai dilaksanakan, harga riil sepatu akan menunjukkan angka yang jauh lebih rendah dibandingkan perencanaan awal yang sempat mencuat ke publik.
"Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu," ucapnya, menegaskan bahwa hasil akhir akan lebih efisien.
Meskipun tidak menguraikan detail teknis mengenai mekanisme lelang yang akan diterapkan, Gus Ipul menggarisbawahi bahwa ia telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran di Kementerian Sosial. Instruksi tersebut menekankan pentingnya pelaksanaan program prioritas Presiden tanpa adanya penyimpangan sedikit pun.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap program yang dijalankan oleh Kemensos, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa yang memerlukan transparansi tinggi. Ia meminta agar tidak ada praktik curang yang terjadi dalam proses ini.
"Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan. Tidak hanya yang Sekolah Rakyat, tapi seluruh pengadaan di Kementerian Sosial," tegasnya.
Wakil Gubernur Jawa Timur selama dua periode ini bahkan menyatakan komitmen pribadinya untuk menjadi pihak pertama yang akan melaporkan jika ditemukan adanya manipulasi atau tindakan ilegal dalam pelaksanaan proyek pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tersebut.
