JABARONLINE.COM – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parungpanjang (AMCRP) menggelar aksi unjuk rasa di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, pada Senin (4/5/2026). Massa mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor segera memberikan solusi nyata atas krisis sosial-ekonomi yang melanda wilayah Bogor Barat akibat penghentian aktivitas pertambangan.
Koordinator aksi, Dani Murdani, menyatakan bahwa penutupan tambang selama tujuh bulan terakhir telah memicu dampak sistemik bagi masyarakat. Ribuan pekerja, mulai dari sopir, buruh, hingga mekanik, kehilangan mata pencaharian utama mereka. Kondisi ini diperparah dengan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang dinilai tidak transparan dan tidak tepat sasaran.
"Sudah tujuh bulan rakyat menunggu kepastian. Pemerintah harus hadir, bukan abai. Ini menyangkut urusan perut dan keberlangsungan hidup ribuan orang," tegas Dani Murdani di sela-sela aksi.
Dalam pernyataan sikapnya, AMCRP menyampaikan enam tuntutan utama kepada Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, serta DPRD tingkat kabupaten maupun provinsi:
1. Memberikan kepastian hukum atas hasil audit investigasi pertambangan di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang.
2. Mendesak pemerintah untuk segera mengizinkan kembali operasional tambang yang telah memenuhi legalitas dan aturan yang berlaku.
3. Mempercepat pembangunan jalan khusus tambang guna meminimalisir dampak lingkungan dan sosial di masa depan.
4. Menuntut Gubernur Jawa Barat (KDM) menepati janji penyaluran Bansos periode Oktober 2025 – April 2026 secara adil dan transparan.
5. Menolak segala bentuk penyimpangan dalam pendataan dan distribusi bantuan sosial.
6. Melibatkan perwakilan masyarakat dalam pengawasan aktivitas tambang di bawah koordinasi Dinas ESDM dan DLH.
AMCRP juga mendesak pihak eksekutif dan legislatif untuk segera membuka ruang dialog guna menghasilkan solusi konkret pada Mei 2026. Mereka berharap pemerintah dapat menjamin keberlangsungan ekonomi rakyat tanpa mengesampingkan aspek hukum dan kelestarian lingkungan.
Aksi yang melibatkan sekitar 6.000 warga ini berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian dan TNI. Meski sempat diwarnai ketegangan, demonstrasi tetap berjalan tertib. AMCRP menegaskan akan terus mengawal tuntutan ini melalui jalur yang sesuai hukum demi kesejahteraan masyarakat terdampak di Bogor Barat.***
