JABARONLINE.COM - Pemerintah tengah menggodok rencana efisiensi anggaran belanja negara menyusul adanya tren kenaikan harga minyak global. Kenaikan ini dipicu oleh dinamika geopolitik internasional, termasuk konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat (AS), dan Iran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengindikasikan bahwa efisiensi ini dapat dilakukan melalui pemotongan pada pos belanja barang dan jasa di seluruh kementerian/lembaga (K/L) yang ada. Langkah ini diambil sebagai respons fiskal terhadap tekanan ekonomi eksternal.
Selain pemangkasan belanja rutin, efisiensi juga bisa menyasar pada peninjauan ulang program-program K/L yang dinilai kurang prioritas. Airlangga menegaskan bahwa setiap langkah efisiensi yang direncanakan harus melalui proses pelaporan dan persetujuan resmi dari Presiden Prabowo terlebih dahulu.
Airlangga Hartarto menjelaskan tahapan tindak lanjut dari rencana pemotongan anggaran tersebut. "Masing-masing K/L juga ada program nanti yang bisa disisir. Jadi mungkin itu saja yang kita persiapkan sampai saat sekarang. Nanti sesudah datanya diselesaikan dan sudah dilaporkan ke Bapak Presiden, nanti baru kita umumkan lagi kepada teman-teman," jelasnya, dilansir dari detikFinance.
Pemerintah memberikan jaminan bahwa program-program strategis yang dianggap sebagai investasi jangka panjang tidak akan tersentuh pemotongan anggaran. Airlangga secara spesifik menyebutkan program seperti MBG atau Koperasi Desa Merah Putih masuk dalam kategori yang akan dilindungi dari pemangkasan.
Menanggapi rencana efisiensi ini, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal. Namun, mereka secara tegas meminta agar sektor pendidikan tidak dijadikan target utama dalam pemotongan anggaran belanja negara.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan pentingnya menjaga alokasi dana pendidikan karena dampaknya langsung dirasakan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Ia berpendapat bahwa pendidikan merupakan fundamental bagi investasi jangka panjang bangsa yang tidak boleh terganggu.
Lalu Hadrian Irfani menyampaikan kekhawatiran jika pemotongan terjadi pada sektor pendidikan. "Jika anggaran pendidikan dipangkas, maka dampaknya akan langsung dirasakan dalam proses pembelajaran, mulai dari keterbatasan fasilitas, berkurangnya program peningkatan kompetensi guru, hingga terganggunya berbagai program strategis pendidikan," ungkapnya di Jakarta pada Selasa (17/3/2026), dilansir dari Antara.
Ia mengingatkan bahwa amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan harus menjadi pertimbangan utama. Menurutnya, setiap kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah wajib tetap berpihak pada upaya peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.
