JABARONLINE.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini menyoroti isu krusial mengenai tingginya ketergantungan sektor energi domestik terhadap pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari luar negeri. Ketergantungan impor ini telah mencapai volume yang sangat signifikan setiap tahunnya.
Volume impor LPG yang masif tersebut secara langsung menciptakan beban fiskal yang berat bagi keuangan negara Indonesia. Beban ini termanifestasi dalam bentuk pengeluaran devisa dalam jumlah yang tidak sedikit setiap tahunnya.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, secara terbuka telah memaparkan besaran kerugian devisa yang ditimbulkan oleh kebutuhan impor LPG nasional tersebut. Angka kerugian ini menjadi sorotan utama dalam diskusi mengenai ketahanan energi nasional.
Dilansir dari MEDIAKOMPETEN.CO.ID, kerugian devisa akibat impor LPG tersebut diperkirakan menyentuh angka fantastis, yaitu sekitar Rp137 triliun dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Angka ini menunjukkan skala masalah yang dihadapi pemerintah.
Selain beban devisa, besaran subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional juga sangatlah besar. Subsidi ini merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen akhir.
"Besaran subsidi ini diperkirakan berkisar antara Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun per tahun," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menggarisbawahi besarnya dana yang dialokasikan untuk sektor energi ini.
Kondisi defisit energi domestik ini mengindikasikan perlunya strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi atau diversifikasi sumber energi agar ketergantungan impor dapat dikurangi secara bertahap.
Tingginya angka impor, yang mencapai sekitar 7 juta ton per tahun, menjadi alarm bagi pembuat kebijakan untuk segera mencari solusi fundamental dalam pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga dan industri.
Dikutip dari MEDIAKOMPETEN.CO.ID, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara terbuka memaparkan besaran kerugian devisa akibat impor LPG ini.
