Gelombang informasi masif melalui platform digital telah membawa tantangan serius terhadap kohesi sosial dan stabilitas politik nasional. Tanpa literasi dan etika digital yang kuat, ruang publik daring rentan menjadi medan penyebaran disinformasi yang merusak kepercayaan publik.

Data menunjukkan bahwa penyebaran hoaks politik sering kali meningkat menjelang momen penting pengambilan keputusan publik di berbagai tingkatan. Fenomena ini tidak hanya mengganggu proses demokrasi yang sehat tetapi juga memicu polarisasi tajam di tengah masyarakat yang majemuk.

Sebagai negara dengan tingkat keragaman suku, agama, dan budaya yang tinggi, Indonesia sangat rentan terhadap isu SARA yang dimanfaatkan melalui kanal digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adil dan kesadaran kolektif untuk memastikan kebebasan berekspresi tidak melanggar hak dan keamanan kelompok lain.

Admin Sosial Politik

Menguji Ketahanan Digital: Membendung Arus Hoaks Politik di Indonesia

Pakar komunikasi politik menekankan bahwa etika digital harus menjadi kurikulum wajib yang diinternalisasi sejak dini di semua jenjang pendidikan. Mereka berpendapat bahwa regulasi hukum saja tidak cukup efektif tanpa didukung oleh budaya saring sebelum *sharing* di kalangan pengguna internet.

Dampak paling signifikan dari disinformasi adalah erosi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan proses hukum yang berlaku. Ketika kebenaran faktual kabur oleh narasi palsu, legitimasi kebijakan publik dan penegakan hukum pun turut dipertanyakan oleh publik.

Pemerintah terus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama terkait konten bermuatan kebencian dan fitnah. Di sisi lain, inisiatif masyarakat sipil gencar melakukan kampanye edukasi untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Admin Sosial Politik

Kesenjangan Birokrasi: Tantangan Digitalisasi Otonomi Daerah

Menjaga stabilitas politik di era digital adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara, platform penyedia layanan, dan individu pengguna media sosial. Keberhasilan Indonesia dalam merawat demokrasi sangat bergantung pada seberapa efektif bangsa ini mengelola ruang digital dengan etika dan kebijaksanaan.