.png)
.png)
Indonesia terus menghadapi gelombang disinformasi yang masif, terutama menjelang momen-momen krusial pengambilan kebijakan nasional. Fenomena hoaks ini bukan sekadar masalah teknologi, melainkan ancaman serius terhadap integritas proses demokrasi dan kerukunan sosial.
Penyebaran informasi palsu kini semakin canggih, memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan jaringan bot yang terorganisir. Konten-konten ini seringkali dirancang untuk memecah belah opini publik berdasarkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang sensitif.
Tingginya penetrasi internet di Indonesia tidak selalu diimbangi dengan tingkat literasi digital yang memadai di seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menciptakan celah kerentanan yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor penyebar kebencian demi kepentingan politik tertentu.
Menurut pengamat keamanan siber, upaya memitigasi hoaks harus melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil. Regulasi yang tegas diperlukan, namun edukasi publik tetap menjadi benteng pertahanan paling fundamental dalam jangka panjang.
Implikasi jangka panjang dari banjir hoaks adalah terkikisnya kepercayaan publik terhadap institusi negara dan media arus utama yang kredibel. Kepercayaan yang runtuh ini dapat memicu polarisasi ekstrem, mempersulit upaya konsolidasi nasional pasca-kontestasi politik.
Pemerintah melalui berbagai kementerian kini gencar melaksanakan program literasi digital nasional yang bertujuan meningkatkan daya tangkal masyarakat secara kolektif. Sementara itu, platform media sosial juga berupaya memperkuat mekanisme pemeriksaan fakta (fact-checking) dan menindak akun-akun penyebar konten berbahaya.
Perjuangan melawan disinformasi adalah maraton tanpa akhir yang menuntut kewaspadaan kolektif berkelanjutan dari setiap warga negara. Ketahanan digital Indonesia akan sangat bergantung pada seberapa cepat masyarakat mampu memilah informasi dan menjaga nalar kritisnya dalam menerima setiap berita.
