Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara resmi menyerukan kolaborasi lintas sektor demi mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat. Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perumahan yang tidak hanya terpadu tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan sosial. Maruarar menekankan pentingnya peran aktif seluruh pemerintah daerah dalam menyukseskan visi besar tersebut.
Seruan tersebut disampaikan secara langsung dalam Rapat Koordinasi Program Perumahan yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (25/2/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penyediaan rumah rakyat. Ara, sapaan akrab sang menteri, menggarisbawahi bahwa koordinasi yang kuat adalah kunci utama efektivitas program di lapangan.
Program perumahan yang tengah digulirkan saat ini dirancang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai wilayah. Ara meyakini bahwa akses terhadap hunian layak akan berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah menjadi instrumen vital dalam memetakan kebutuhan hunian di tiap wilayah secara akurat.
Menurut pria yang akrab disapa Ara itu, kebijakan perumahan yang berjalan sekarang merupakan wujud nyata dari kesinambungan pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan fondasi kebijakan dari periode sebelumnya sembari melakukan berbagai inovasi strategis yang relevan. "Program perumahan kini dipadukan dengan berbagai program baru agar dampaknya semakin luas bagi rakyat," tegasnya di hadapan para peserta rapat.
Integrasi antara kebijakan lama dan baru diharapkan mampu mempercepat target pembangunan hunian layak di seluruh pelosok negeri. Dengan adanya tambahan skema baru, pemerintah optimis dapat menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan akses pembiayaan perumahan. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa negara hadir untuk memberikan solusi nyata atas permasalahan krisis tempat tinggal yang dialami warga.
Selain fokus pada aspek pembangunan fisik, sinergi ini juga mencakup kemudahan perizinan dan penyediaan lahan di tingkat daerah. Ara meminta para kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh dalam mempermudah regulasi yang berkaitan dengan proyek perumahan rakyat. Efisiensi birokrasi di level daerah diyakini akan menarik lebih banyak inisiatif pembangunan dan mempercepat proses konstruksi di lapangan.
Sebagai penutup, Maruarar menegaskan bahwa keberhasilan program perumahan ini sangat bergantung pada komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus mengawal jalannya program agar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima manfaat. Dengan kerja sama yang solid, impian rakyat untuk memiliki rumah sendiri diharapkan segera menjadi kenyataan dalam waktu dekat.
Sumber: Beritasatu
