.png)
.png)
Fenomena disrupsi informasi telah menjadi tantangan serius bagi fondasi demokrasi di Indonesia. Arus deras informasi palsu atau hoaks menyebar dengan cepat melalui platform digital, memengaruhi opini publik dan pengambilan keputusan kolektif.
Data menunjukkan bahwa penyebaran disinformasi seringkali terstruktur dan bertujuan politis, menciptakan polarisasi yang tajam di tengah masyarakat. Dampak negatifnya terasa mulai dari ranah sosial hingga potensi destabilisasi menjelang momen-momen krusial kenegaraan.
Kecepatan adopsi teknologi digital di Indonesia tidak selalu diiringi dengan peningkatan kemampuan kritis masyarakat dalam menyaring konten. Kondisi ini menciptakan celah besar yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan narasi menyesatkan.
Para pengamat sosial politik menekankan bahwa edukasi literasi digital harus menjadi agenda prioritas nasional yang berkelanjutan. Mereka menilai bahwa tanpa kecakapan memadai, masyarakat rentan menjadi korban sekaligus pelaku penyebaran informasi yang tidak valid.
Implikasi jangka panjang dari masifnya hoaks adalah terkikisnya kepercayaan publik terhadap institusi resmi, termasuk pemerintah dan media arus utama. Kehilangan kepercayaan ini berpotensi merusak kohesi sosial dan menghambat upaya pembangunan bangsa yang inklusif.
Saat ini, kolaborasi antara pemerintah, komunitas pers, dan organisasi masyarakat sipil semakin diperkuat dalam upaya verifikasi fakta dan edukasi publik. Program-program pelatihan digital yang menyasar berbagai kelompok usia terus digencarkan sebagai upaya responsif.
Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan ruang publik dan kualitas demokrasi. Kesadaran kolektif adalah kunci utama untuk memastikan bahwa informasi yang beredar adalah valid, konstruktif, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
