.png)
.png)
Sorotan utama reformasi birokrasi saat ini adalah penataan status Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya bagi tenaga pendidik yang berstatus honorer. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme guru di seluruh jenjang pendidikan.
Pemerintah secara konsisten mengupayakan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai solusi utama penataan. Skema PPPK ini menjadi jembatan penting untuk mengakhiri status kepegawaian tidak tetap yang telah berlangsung lama di sekolah-sekolah.
Dalam implementasinya, muncul opsi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagai alternatif penataan bagi sebagian tenaga honorer yang terdata. Kebijakan ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan unit kerja dan kemampuan anggaran daerah tanpa mengurangi hak dasar pegawai.
Para pengamat pendidikan menekankan bahwa penataan status ASN harus tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Status kepegawaian yang jelas diharapkan mampu memotivasi guru untuk fokus pada pengembangan kompetensi dan inovasi pedagogi yang berkelanjutan.
Penerapan skema PPPK Paruh Waktu memiliki implikasi signifikan terhadap manajemen sumber daya manusia di institusi pendidikan formal. Sekolah dituntut menyusun ulang jadwal dan beban kerja agar sesuai dengan durasi kontrak paruh waktu tanpa mengganggu pencapaian kurikulum yang telah ditetapkan.
Regulasi terbaru mengenai ASN mengamanatkan bahwa semua tenaga honorer harus mendapatkan status kepegawaian yang jelas, baik penuh waktu maupun paruh waktu, sebagai bentuk perlindungan negara. Proses ini membutuhkan sinkronisasi data yang ketat antara kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan transparansi dan keadilan.
Transformasi status guru menjadi ASN, baik melalui jalur PNS maupun PPPK, merupakan investasi jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa. Keberhasilan penataan ini akan diukur dari sejauh mana peningkatan kesejahteraan guru berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan nasional secara merata.
