.png)
.png)
Kebijakan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di sektor pendidikan menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan mutu guru. Skema baru yang melibatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh dan paruh waktu dirancang untuk memberikan kepastian status bagi jutaan tenaga honorer.
Implementasi PPPK paruh waktu hadir sebagai solusi transisional untuk mengakomodasi tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di berbagai jenjang sekolah. Status kepegawaian ini bertujuan menghilangkan praktik honorer tanpa perlindungan hukum yang jelas, sekaligus menjaga keberlanjutan layanan publik pendidikan.
Latar belakang utama kebijakan ini adalah amanat undang-undang yang mewajibkan penyelesaian status tenaga non-ASN di seluruh instansi pemerintah daerah maupun pusat. Kementerian terkait terus berupaya memastikan bahwa proses penataan ini berjalan lancar dan tidak mengganggu operasional sekolah, terutama di daerah terpencil.
Menurut pengamat pendidikan, sistem PPPK paruh waktu harus disertai standar kompetensi yang ketat agar tidak menurunkan kualitas pengajaran di kelas. Mereka menekankan bahwa penyesuaian jam kerja dan remunerasi harus proporsional dengan beban kerja serta tanggung jawab yang diemban oleh guru tersebut.
Implikasi positif dari skema ini adalah potensi peningkatan motivasi kerja guru karena adanya jaminan sosial dan kepastian kontrak kerja yang lebih baik. Namun, tantangan besar muncul dalam hal sinkronisasi anggaran daerah untuk menggaji PPPK paruh waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
Saat ini, pemerintah fokus pada penyusunan aturan turunan yang detail mengenai mekanisme rekrutmen dan penilaian kinerja PPPK paruh waktu yang berbasis kinerja. Hal ini penting untuk memastikan bahwa guru yang diangkat benar-benar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk mendidik generasi penerus bangsa.
Kesuksesan penataan ASN di sektor pendidikan sangat bergantung pada harmonisasi regulasi dan komitmen implementasi yang konsisten di tingkat daerah. Diharapkan, kebijakan PPPK penuh dan paruh waktu dapat menjadi fondasi kuat bagi peningkatan profesionalisme guru serta kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan.
