JABARONLINE.COM - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa regulasi mengenai kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan segera diberlakukan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa negara dan stabilitas ekonomi makro.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, baru-baru ini memberikan pembaruan terkini mengenai status rancangan peraturan teknis terkait kebijakan DHE SDA tersebut. Informasi ini disampaikan setelah adanya perkembangan signifikan dalam pembahasan internal kementerian.
Saat ini, tahapan yang sedang berlangsung adalah penyelesaian proses administrasi final di tingkat kementerian terkait sebelum peraturan tersebut dapat diresmikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang telah lama menjadi sorotan publik tersebut semakin dekat menuju implementasi nyata.
Meskipun demikian, kepastian mengenai tanggal pasti peluncuran resmi aturan DHE SDA ini masih belum dapat diungkapkan secara definitif oleh pihak Kemenkeu saat ini. Pemerintah tengah memfinalisasi detail teknis agar implementasi berjalan mulus.
Dilansir dari MEDIAKOMPETEN.CO.ID, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan perkembangan terbaru kebijakan tersebut saat berada di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Mensesneg) beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, terdapat rencana bahwa aturan mengenai DHE SDA ini dijadwalkan untuk mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2026. Jadwal ini sempat ditetapkan sebagai target awal implementasi kebijakan penting ini.
Namun, realisasi kebijakan yang krusial bagi sektor ekspor dan devisa negara tersebut diketahui mengalami penundaan dari jadwal yang sempat ditetapkan sebelumnya. Penundaan ini memerlukan penyesuaian dalam kerangka waktu sosialisasi dan kesiapan pelaku usaha.
Penyelesaian administrasi final yang sedang berjalan ini menjadi penanda penting bahwa pemerintah serius dalam menindaklanjuti amanat yang ada. Diharapkan kepastian tanggal akan segera diumumkan kepada publik dan pelaku usaha.
