.png)
.png)
JABARONLINE.COM - Digitalisasi layanan publik telah ditetapkan sebagai pilar utama untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan. Upaya ini bertujuan memangkas birokrasi yang rumit sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Meskipun demikian, implementasi e-government menghadapi kendala signifikan berupa kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah di Indonesia. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan alokasi anggaran daerah turut memperlambat adopsi sistem terpadu secara merata.
Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan luas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menentukan kebijakan teknis internal mereka. Kondisi ini seringkali menghasilkan beragam aplikasi dan platform digital yang tidak saling terintegrasi (silo), menyulitkan pertukaran data nasional.
Para pengamat kebijakan publik menekankan perlunya standarisasi arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh tingkatan. Konsolidasi sistem yang terfragmentasi adalah langkah krusial untuk memastikan data yang dihasilkan valid dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Kesenjangan digital ini secara langsung berdampak pada kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat di daerah tertinggal. Selain itu, sistem yang tidak terintegrasi rentan terhadap celah korupsi karena kurangnya transparansi audit dan pengawasan data secara real-time.
.png)
Pemerintah pusat terus mendorong inisiatif Satu Data Indonesia sebagai solusi untuk menjembatani fragmentasi informasi antarlembaga. Diperlukan komitmen kuat dari kepala daerah untuk mengalokasikan investasi yang memadai guna percepatan transformasi digital yang berkelanjutan.
Keberhasilan reformasi birokrasi digital sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat lokal. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik sepenuhnya adalah janji yang harus dipenuhi demi masa depan pelayanan publik yang lebih baik.
.png)
