.png)
.png)
Transformasi manajemen sumber daya manusia (SDM) di sektor pendidikan menjadi fokus utama reformasi birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan terbaru berupaya memberikan kejelasan status bagi tenaga non-PNS sekaligus memastikan efisiensi dan fleksibilitas anggaran negara.
Salah satu skema yang diperkenalkan adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang kini diperluas dengan opsi Paruh Waktu. Model ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan fleksibel di lembaga pendidikan, terutama untuk posisi pendukung non-guru seperti tenaga administrasi dan pustakawan.
Status PPPK Paruh Waktu muncul sebagai jalan tengah strategis untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang menumpuk selama bertahun-tahun di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah menghapus status honorer tanpa menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, sambil tetap memenuhi kebutuhan operasional dasar pendidikan.
Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa implementasi skema ini memerlukan regulasi turunan yang sangat detail mengenai hak dan kewajiban pelaksana tugas. Kejelasan jam kerja dan besaran gaji proporsional harus segera ditetapkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja di sekolah.
Implikasi utama dari skema paruh waktu ini adalah perubahan signifikan dalam struktur pembiayaan SDM di sekolah negeri yang selama ini bergantung pada dana operasional. Sekolah harus mampu mengelola alokasi dana secara bijaksana untuk memastikan keberlangsungan operasional dan kesejahteraan tenaga kependidikan pendukung.
Pemerintah pusat terus melakukan sosialisasi intensif kepada dinas pendidikan daerah mengenai mekanisme pengangkatan dan penempatan PPPK Paruh Waktu. Prioritas utama diberikan kepada tenaga kependidikan yang telah lama mengabdi dan memenuhi kriteria evaluasi kinerja yang ketat.
Kesuksesan reformasi ASN di sektor pendidikan sangat bergantung pada harmonisasi regulasi di tingkat pusat dan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Diharapkan skema PPPK Paruh Waktu dapat menjadi solusi permanen yang menjamin kualitas layanan pendidikan tanpa mengorbankan kesejahteraan para pekerja.
