JAKARTA – Insiden gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menarik perhatian luas dunia internasional. Di tengah derasnya arus informasi, pengamat geopolitik Fauzan Luthsa menilai sorotan global terhadap Indonesia justru didominasi oleh solidaritas dan penghormatan atas kontribusi nyata dalam misi perdamaian dunia.
Respons internasional menunjukkan empati yang kuat terhadap posisi Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan telah menyampaikan belasungkawa mendalam, sekaligus menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak boleh dijadikan target serangan. Senada dengan hal tersebut, Uni Eropa dan Prancis mengecam keras insiden ini sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Fauzan Luthsa menilai narasi yang berkembang di publik perlu dilihat dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Menurutnya, terdapat indikasi adanya agenda besar yang menyasar legitimasi peran PBB dalam menjaga stabilitas global.
“Ada indikasi taktik untuk melemahkan peran PBB. Serangan terhadap pasukan perdamaian tidak bisa dilihat sebagai insiden biasa. Narasi yang menyerang dan mengerdilkan peran PBB sudah mulai terlihat, dan ini berbahaya karena bisa melemahkan sistem keamanan global,” ujar Fauzan.
Ia juga menyoroti kritik yang belakangan dilontarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap PBB, yang dinilai berpotensi menggerus wibawa lembaga internasional tersebut. Terkait dinamika diplomasi, Fauzan mengungkapkan bahwa langkah Indonesia yang sempat menunda agenda tertentu, seperti BOP pada bulan lalu, harus dipandang sebagai bagian dari strategi nasional.
“Langkah tersebut menunjukkan kehati-hatian dan ketegasan Indonesia dalam merespons situasi global yang kompleks, bukan sebuah kelemahan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fauzan memperingatkan adanya dugaan agenda untuk melemahkan pasukan perdamaian dunia secara sistematis. Jika mekanisme global ini terganggu, maka stabilitas keamanan di berbagai belahan dunia akan ikut terancam. Kondisi inilah yang menurutnya harus menjadi perhatian serius komunitas internasional.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan sikap tegas. Melalui forum Dewan Keamanan PBB, Indonesia mendesak diadakannya sidang darurat serta mendorong investigasi menyeluruh dan transparan atas insiden di Lebanon tersebut.
Sikap tegas pemerintah ini juga mendapat dukungan dari dalam negeri. Dorongan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mengevaluasi keterlibatan Indonesia di Lebanon dinilai sejalan dengan langkah diplomasi yang sedang ditempuh. Opsi strategis, termasuk kemungkinan penarikan pasukan, akan terus dipertimbangkan sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan.
