JABARONLINE.COM - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara konsisten menempatkan guru sebagai fokus utama dalam berbagai kebijakan strategis yang diluncurkan pemerintah. Upaya ini bertujuan tak lain untuk meningkatkan kualitas kompetensi serta menjamin kesejahteraan para pendidik di seluruh Indonesia.
Namun, di balik berbagai program peningkatan kualitas tersebut, isu-isu yang berkaitan dengan guru kian hari terasa belum menemui titik terang. Masalah yang berulang ini terus menjadi perhatian serius bagi jajaran kementerian.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan pandangannya mengenai kompleksitas persoalan yang melingkupi profesi guru saat ini. Ia menganggap isu guru sebagai topik yang sangat sensitif dan mudah memicu reaksi publik.
"Soal guru ini kan saya menyebut isu yang paling flammable, isu yang paling mudah tersulut dan gak selesai-selesai (permasalahannya) ada saja," cerita Menteri Mu'ti saat memberikan keterangan dalam sebuah acara.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendikdasmen dalam acara Silaturahmi Mendikdasmen dengan Media yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 7 Maret 2026. Acara ini berlangsung di Rumah Dinas Sekretaris Jenderal Kemendikbud yang berlokasi di Jalan Cut Mutia 3, Cikini, Jakarta.
Salah satu kendala utama yang kerap muncul dilaporkan berkaitan dengan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang seringkali mengalami hambatan. Selain itu, masalah implementasi kebijakan di tingkat daerah juga menjadi sumber kekhawatiran.
Mendikdub menduga bahwa salah satu akar permasalahan terletak pada distribusi informasi mengenai regulasi baru. Banyak aturan yang dikeluarkan pusat dilaporkan belum tersampaikan secara utuh atau belum terinternalisasi dengan baik di tingkat pemerintah daerah.
Informasi mengenai keluhan ini disiarkan lebih lanjut oleh media pada hari Minggu, 8 Maret 2026, setelah acara berlangsung sehari sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi perhatian hangat di awal pekan tersebut.
Kemendikdasmen diharapkan dapat segera menemukan solusi konkret agar berbagai kebijakan yang ditujukan untuk menyejahterakan guru dapat terealisasi tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut.
