JABARONLINE.COM — Bupati Bandung, Dadang Supriatna, kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Ia menerima penghargaan Outstanding Achievement in Free Nutritious Meals & Food Security Award dalam ajang Food Summit 2026 yang diselenggarakan oleh CNBC, Senin (27/4/2026).
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dalam keterangannya, Dadang—yang akrab disapa KDS—menyebut keberhasilan program MBG tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor yang terbangun secara terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Bandung bahkan telah membentuk satuan tugas khusus yang terhubung dengan sistem pemantauan berbasis dashboard, sehingga perkembangan program dapat dipantau secara real-time.
“Kami bersama Badan Gizi Nasional telah membentuk kantor bersama, bahkan ini yang pertama di Indonesia. Dengan demikian, setiap persoalan di lapangan bisa ditangani secara cepat dan terkoordinasi,” ujar Dadang.
Ia menambahkan, koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Dinas Kesehatan, memungkinkan pengawasan ketat terhadap kualitas makanan dan kelayakan tenaga pengolah makanan dalam program tersebut.
Selain berdampak pada aspek kesehatan, program MBG juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bandung mencatat potensi serapan anggaran program ini mencapai Rp5,4 triliun, dengan estimasi perputaran ekonomi bersih di masyarakat sekitar Rp3,7 triliun.
Meski demikian, Dadang mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan di tengah meningkatnya kebutuhan. Ia mencontohkan, kebutuhan protein seperti telur di Kabupaten Bandung dapat mencapai sekitar 1.000 ton per bulan.
“Perlu kerja sama antardaerah untuk saling melengkapi kebutuhan pangan, mengingat kondisi produksi setiap daerah berbeda,” katanya.
Dari sisi ketersediaan, produksi beras di Kabupaten Bandung yang mencapai sekitar 328.000 ton per tahun masih dinilai mencukupi kebutuhan program. Namun, untuk komoditas hortikultura seperti sayuran, pemerintah daerah masih membutuhkan pasokan dari wilayah lain.
