.png)
.png)
Pemerintah terus melakukan reformasi besar-besaran dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjamin kepastian status dan kesejahteraan tenaga pendidik. Perubahan ini menjadi sorotan utama mengingat besarnya jumlah guru honorer yang selama ini menopang sistem pendidikan nasional.
Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu telah menjadi jalur utama pengangkatan guru non-ASN menjadi pegawai pemerintah. Namun, kini muncul opsi Pegawai Pemerintah Paruh Waktu (PPP Paruh Waktu) yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan fleksibel dan keterbatasan anggaran daerah.
Latar belakang kebijakan PPP Paruh Waktu didorong oleh keterbatasan fiskal daerah dalam menggaji seluruh tenaga honorer menjadi PPPK penuh. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan sosial dan pengakuan status resmi bagi mereka yang jam kerjanya tidak memenuhi standar penuh waktu.
Pakar kebijakan publik menekankan bahwa tujuan utama reformasi ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran melalui stabilitas karier guru. Stabilitas tersebut diharapkan memotivasi para pendidik untuk fokus pada peningkatan kompetensi profesional tanpa dihantui ketidakpastian status kerja.
Implikasi dari dua jalur status kepegawaian ini adalah perencanaan kebutuhan guru yang lebih terstruktur di setiap jenjang pendidikan. Sekolah kini dapat memetakan kebutuhan tenaga pengajar secara presisi, mengurangi tingkat pergantian staf, dan menjamin keberlanjutan kurikulum.
Regulasi terbaru mengenai ASN telah menetapkan kerangka hukum yang jelas terkait hak dan kewajiban antara PPPK penuh dan PPP Paruh Waktu. Meskipun berbeda dalam jam kerja dan hak tertentu, kedua status ini sama-sama diakui sebagai bagian dari ASN yang sah.
Kesimpulannya, transformasi status ini menandai babak baru dalam tata kelola kepegawaian sektor pendidikan di Indonesia. Pemerintah dituntut memastikan implementasi kebijakan ini berjalan adil dan transparan demi mewujudkan sumber daya manusia pendidikan yang unggul dan sejahtera.
