.png)
.png)
Transparansi dan akuntabilitas telah menjadi prasyarat mutlak bagi setiap pemerintahan demokratis untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi di mata rakyat. Tanpa keterbukaan informasi yang memadai, potensi ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara akan meningkat drastis.
Keterbukaan ini tidak hanya terbatas pada akses data anggaran, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan yang melibatkan hajat hidup orang banyak. Mekanisme pengawasan publik yang kuat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Pengalaman sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa krisis kepercayaan seringkali dipicu oleh minimnya akses informasi dan dugaan praktik korupsi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi terus didorong untuk menciptakan sistem yang anti-korupsi dan pro-rakyat.
Para pengamat kebijakan publik sering menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah indikator kesehatan demokrasi yang sesungguhnya. Mereka berpendapat bahwa konsultasi publik yang tulus dapat meminimalkan resistensi sosial terhadap kebijakan strategis pemerintah.
Kegagalan dalam menjamin transparansi dapat berujung pada polarisasi sosial yang tajam dan menghambat program pembangunan nasional jangka panjang. Sebaliknya, pemerintahan yang terbuka cenderung menarik investasi dan memperkuat iklim kepastian hukum.
Saat ini, upaya untuk memperkuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terus dilakukan seiring dengan masifnya digitalisasi layanan publik. Platform daring pemerintah kini menjadi sarana utama bagi warga negara untuk memantau kinerja dan menggunakan hak informasi mereka secara efektif.
Membangun tata kelola yang baik adalah proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen politik yang kuat dari seluruh elemen negara. Pada akhirnya, fondasi legitimasi politik Indonesia akan semakin kokoh jika didukung oleh budaya transparansi dan partisipasi publik yang merata.
