JABARONLINE.COM - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menargetkan penghentian total impor beras mulai tahun 2026 mendatang. Keputusan strategis ini diambil menyusul keberhasilan dalam menjaga dan meningkatkan cadangan pangan nasional hingga mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah bangsa.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari upaya serius yang telah dimulai sejak tahun 2025, di mana fokus utama diarahkan pada optimalisasi produksi beras di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan, memutus ketergantungan pada pasar internasional.

Saat ini, cadangan beras pemerintah yang tersimpan di gudang Bulog telah mencatatkan angka fantastis, yakni menyentuh kurang lebih 5 juta ton. Jumlah tersebut melampaui kapasitas normal gudang Bulog yang biasanya hanya sekitar 3 juta ton, menunjukkan lonjakan stok yang signifikan.

Kelebihan stok ini memaksa pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif, yaitu menyewa fasilitas gudang tambahan demi menampung sisa stok sekitar 2 juta ton. Hal ini menjadi bukti nyata keberhasilan program peningkatan produksi pangan yang digalakkan selama periode sebelumnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti kontras signifikan antara kondisi saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa pada periode 2023 hingga 2024, Indonesia masih harus melakukan impor beras dan jagung dalam volume besar.

"Indonesia Impor beras 2023-2024, 7 juta ton dengan jagung. Kurang lebih Rp 100 triliun. Alhamdulillah kita tidak impor di 2025, insyaallah 2026 tidak impor. Kita saling mendoakan, kita kolaborasi insyaallah 2026 tidak impor beras," kata Amran saat melakukan kunjungan di gudang beras Bulog yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (23/4/2026).

Mentan Amran Sulaiman menekankan bahwa keberhasilan dalam menjaga stabilitas pasokan domestik ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia semata. Pencapaian ini juga diyakini memberikan kontribusi penting bagi stabilitas pangan di tingkat global.

"Ini berkontribusi pada rakyat Indonesia dan berkontribusi pada dunia, yang konsumsi beras yaitu 33 negara. Lalu, untuk sebagian penduduknya ada 170 negara. Jadi Indonesia sekarang berkontribusi pada dunia," tutur Amran.

Pemerintah menjamin transparansi penuh mengenai data cadangan beras yang dipublikasikan kepada publik. Semua angka yang disampaikan telah melalui proses audit ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan merujuk pada data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).