JABARONLINE.COM - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XV/Pattimura baru-baru ini melancarkan operasi terpadu untuk mengosongkan lahan tambang emas tanpa izin di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku. Operasi penertiban ini merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Kegiatan penertiban ini telah berlangsung sejak tanggal 27 April hingga dijadwalkan berakhir pada 14 Mei 2026. Dalam upaya penindakan ini, melibatkan personel dari satuan tempur, bantuan tempur, serta satuan teritorial untuk memastikan penertiban aktivitas ilegal berjalan maksimal.
Sebelum operasi darat dimulai, peninjauan lokasi telah dilakukan melalui udara pada 13 April 2026. Peninjauan udara ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon, sebagai bagian dari perencanaan strategis operasi.
Pangdam XV/Pattimura, Mayjen Doddy Tri Winarto, memberikan keterangan mengenai pelaksanaan di lapangan. Beliau menjelaskan bahwa tim di lokasi telah melakukan penyisiran secara menyeluruh terhadap berbagai fasilitas pendukung aktivitas tambang ilegal.
Mayjen Doddy Tri Winarto menyampaikan bahwa fokus utama penyisiran adalah "Tim melaksanakan pengosongan lahan tambang ilegal Gunung Botak serta penyisiran area base camp dan lokasi pemurnian emas," sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Hasil dari operasi penggeledahan tersebut mengungkap temuan signifikan berupa adanya 16 warga negara asing asal China yang berada di area pertambangan ilegal tersebut. Selain itu, aparat keamanan juga menemukan adanya praktik prostitusi dan penjualan minuman keras di lingkungan kamp tambang.
Seluruh warga negara asing yang ditemukan di lokasi tambang ilegal tersebut telah ditindaklanjuti oleh aparat. "Seluruh WNA tersebut telah diserahkan ke pihak imigrasi," kata Mayjen Doddy Tri Winarto.
Meskipun peran spesifik dari belasan warga asing tersebut belum diungkap secara rinci, Pangdam menegaskan bahwa keberadaan mereka di lokasi ilegal adalah ancaman serius yang melampaui kerugian ekonomi semata.
Mayjen Doddy Tri Winarto menekankan pentingnya kedaulatan negara dalam operasi ini, dengan menyatakan, "Ini bukan masalah ekonomi, ini adalah masalah stabilitas keamanan dan integritas negara," tegasnya.
