JABARONLINE. COM, – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyoroti langkah Pemerintah Pusat dalam melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, penghematan yang diproyeksikan mencapai Rp50 triliun harus dimaknai sebagai upaya memperkuat tata kelola, bukan mengurangi kualitas gizi bagi para penerima manfaat.
Menurut Iwan, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penerima manfaat terbesar memiliki peran strategis sebagai barometer keberhasilan program nasional tersebut. Karena itu, setiap kebijakan efisiensi harus tetap menjaga tujuan utama, yakni pemenuhan gizi anak secara optimal.
“Kami mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi dan penyederhanaan distribusi. Namun, jangan sampai efisiensi ini justru menyentuh komposisi gizi yang menjadi hak dasar anak-anak,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Kebijakan efisiensi tersebut merujuk pada langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menargetkan penghematan hingga Rp50 triliun dari total pagu program MBG nasional sebesar Rp335 triliun, sebagaimana tercantum dalam Nota Keuangan 2026. Penghematan dilakukan melalui optimalisasi rantai pasok dan penyesuaian operasional layanan agar lebih tepat sasaran.
Iwan menilai, rasionalisasi distribusi—termasuk pengurangan layanan pada hari Sabtu di wilayah dengan sistem sekolah lima hari—merupakan langkah logis untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
“Ini bentuk penyesuaian terhadap pola belajar siswa. Anggaran harus difokuskan pada hari-hari produktif agar manfaatnya maksimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iwan menyoroti besarnya potensi ekonomi program ini di Jawa Barat. Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai lebih dari 10 juta jiwa, perputaran dana MBG diperkirakan mencapai Rp6 triliun per bulan.
Ia menilai efisiensi pada sektor logistik justru dapat membuka peluang lebih besar bagi keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal. Distribusi yang lebih pendek dinilai mampu menekan biaya angkut sekaligus menjaga kualitas bahan pangan.
“Jika rantai pasok dipersingkat dari petani langsung ke unit pelayanan, biaya akan turun dan bahan pangan lebih segar. Ini menguntungkan dari sisi ekonomi sekaligus kualitas gizi,” tegasnya.
