JABARONLINE.COM - Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) virtual yang dilaksanakan pada Sabtu, 28 Maret 2026, telah menggariskan kerangka baru distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah di seluruh Indonesia. Keputusan utama yang disepakati adalah penyaluran MBG akan dilakukan selama lima hari dalam sepekan, mengikuti jadwal sekolah reguler.
Kebijakan ini secara otomatis berlaku bagi mayoritas institusi pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran lima hari dalam seminggu. Namun, terdapat pengecualian signifikan yang ditetapkan untuk memastikan cakupan gizi merata di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menguraikan bahwa daerah dengan karakteristik khusus akan dikecualikan dari aturan lima hari tersebut. Pengecualian ini menyasar wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta daerah yang tercatat memiliki prevalensi stunting tinggi.
Di wilayah prioritas tersebut, penyaluran MBG dipastikan akan tetap dilaksanakan hingga hari Sabtu. Hal ini merupakan strategi yang disusun untuk menjaga asupan nutrisi harian anak-anak di area yang rentan.
"Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari," jelas Dadan Hindayana, dilansir dari laman resmi BGN pada Minggu (29/3/2026).
Dadan menegaskan bahwa prinsip dasar penyaluran MBG adalah mengikuti durasi sekolah yang berlaku di masing-masing wilayah. Jika sebuah sekolah memiliki jadwal enam hari, maka jatah MBG juga akan diberikan sebanyak enam kali dalam sepekan.
"Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari, sementara jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lama sekolah lima hari," imbuhnya.
BGN kini tengah memprioritaskan pembaruan data yang komprehensif untuk menentukan wilayah mana yang paling membutuhkan intervensi gizi ini. Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 Kementerian Kesehatan RI menjadi acuan penting dalam pemetaan wilayah intervensi, terutama di kawasan Indonesia bagian timur.
Untuk menjamin ketepatan sasaran, BGN akan berkoordinasi erat dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan di tingkat daerah. Pendataan menyeluruh mencakup jumlah siswa, total sekolah, serta tingkat prevalensi stunting di setiap wilayah prioritas.
