JABARONLINE.COM - Pemerintah terus melakukan penataan ulang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama di sektor pendidikan yang memiliki kebutuhan tenaga kerja sangat besar. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan karir bagi jutaan pendidik yang sebelumnya berstatus non-ASN atau honorer.

Transformasi status ini kini difokuskan pada dua jalur utama: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jalur PPPK sendiri kini diperluas dengan opsi Paruh Waktu, yang diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan fleksibel dan anggaran daerah.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu muncul sebagai solusi transisi untuk mengisi kekosongan formasi guru tanpa membebani anggaran daerah secara signifikan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua tenaga honorer mendapatkan status kepegawaian yang jelas sebelum batas waktu penghapusan tenaga non-ASN.

Redaksi Pendidikan

PRB 2026 FKIP UNRI Matangkan Persiapan, Targetkan Peserta Saintis Muda Nasional

Para pengamat kebijakan publik menekankan pentingnya standarisasi hak dan kewajiban antara PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu meskipun jam kerjanya berbeda. Mereka mendesak pemerintah memastikan bahwa status paruh waktu tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik.

Penerapan skema PPPK Paruh Waktu membawa implikasi besar terhadap perencanaan karir guru, khususnya terkait hak pensiun dan tunjangan. Guru yang diangkat melalui jalur ini perlu memahami perbedaan mendasar dalam struktur gaji dan perlindungan sosial dibandingkan dengan PNS atau PPPK Penuh Waktu.

Iklan Setalah Paragraf ke 5

Saat ini, mekanisme pengangkatan dan penetapan gaji bagi PPPK Paruh Waktu sedang disosialisasikan secara masif kepada pemerintah daerah. Fokus utama adalah memastikan proses pendataan dan verifikasi tenaga honorer berjalan lancar agar tidak ada pendidik yang terlewatkan dari proses penataan.

Atik Koswara Pendidikan

PBSI Unpak Kuatkan Literasi dan Pembelajaran Abad ke-21 di SMAN 1 Cicurug

Restrukturisasi ASN di bidang pendidikan ini merupakan langkah krusial menuju tata kelola kepegawaian yang lebih profesional dan adil. Diharapkan kebijakan ini mampu meningkatkan motivasi dan kesejahteraan para guru, yang merupakan ujung tombak kemajuan bangsa.